Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi bahwa pembatasan subsidi BBM Pertalite dan Solar dimulai 1 Oktober 2024.

Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas persyaratan untuk pembelian kedua jenis BBM saat ini.

Sebelum menerapkan pembatasan tersebut, dia memastikan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Tentu ada rencana seperti itu. Saat ini saya sedang membahas mengenai sosialisasi,” katanya.

Bahlil menyatakan, aturan untuk mengatur siapa yang berhak menerima BBM subsidi akan diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa distribusi BBM jenis Pertalite di seluruh Indonesia akan sesuai dengan kuota pemerintah.

“Pertamina Patra Niaga terus mematuhi komitmennya dalam menyediakan Pertalite sesuai dengan kuota dan titik layanan penjualan yang telah ditentukan oleh BPH Migas,” kata Heppy Wulansari, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Kamis (30/8/2024) di Jakarta.

Pertalite adalah jenis bahan bakar minyak yang disubsidi. Sehingga pengaturan dari regulator bertujuan agar pendistribusiannya lebih efektif, termasuk lokasi SPBU yang menjualnya.

Dengan mempertimbangkan rute transportasi publik, yang tidak terletak di daerah tinggal kelas menengah hingga kelas atas, di luar zona industri.

“Dengan usaha tersebut diharapkan BBM subsidi yang disalurkan dapat mencapai target yang tepat,” kata dia.

Pertamina Patra Niaga terus berusaha membantu program subsidi yang tepat dengan mengumpulkan data pengguna BBM Subsidi melalui registrasi QR Code.

Heppy mengajak semua orang untuk bijak menggunakan BBM subsidi sambil membantu pemerintah memeriksa pengguna BBM subsidi melalui QR code demi mendapatkan BBM Pertalite.

Untuk mengatur distribusi Pertalite secara efisien, Heppy menjelaskan bahwa Pertamina Patra Niaga akan menyediakan layanan pengisian Pertalite melalui QR Code untuk kendaraan yang telah terdaftar, sementara untuk pengguna yang belum terdaftar akan dicatat nomor kendaraannya untuk subsidi yang tepat.