HAMID Awaluddin lahir di Parepare, 5 Oktober 1960. Dia adalah seorang aktivis mahasiswa. Dia memulai kariernya di dunia jurnalistik. Dia bahkan memperdalam ilmu jurnalistik dengan mengikuti program magister non-gelar di American University yakni studi jurnalistik.
Hamid kemudian mengambil magister yang sesuai dengan disiplin ilmunya yakni konsentrasi Hukum Internasional, HAM, dan Politik Internasional di Amerika. Termasuk gelar doktornya dia raih di negeri Paman Sam tersebut. Hamid kemudian mendedikasikan diri di Kedubes Filipina dan Kongres Amerika Serikat sebagai peneliti politik.
Peranan Hamid tidak akan lepas dari ingatan dan tercatat dalam sejarah Indonesia yakni posisinya sebagai koordinator tim perundingan perdamaian RI-GAM di Helsinky Finlandia pada 2005.
Perundingan yang dilangsungkan di perpustakaan Konigstedt Mansion, dimulai tanggal 27 Januari 2005, Hamid Awaluddin sebagai ketua delegasi, didampingi Menkominfo Sofyan Djalil, Deputi Menko Polkumkan Usman Basjah serta Direktur HAM, Kemanusiaan dan Sosial Budaya, I Gusti Agung Wesaka Pudja. Sementara dari pihak GAM adalah Malik Mahmud (Perdana Menteri GAM), Zaini Abdullah (Menlu dan Menkes), Bakhtiar Abdullah (jubir), Nur Djuli dan Nurdin Abdul Rahman (intelektual GAM) serta Damien Kingsburry sebagai penasihat.
Perundingan di Finlandia berlangsung selama 24 hari. Putaran pertama 27-29 Januari, Putaran kedua 21-23 Februari, Putaran ketiga 12-16 April, Putaran keempat 26-31 Mei, Putaran kelima 12-17 Juli dan penandatangan perundingan pada 15 Agustus 2005.
Perundingan yang terjadi seringkali mengalami deadlock, sehingga seringkali diperlukan pertemuan informal di luar meja perundingan yang berlangsung pada saat makan dan istirahat.
Hamid Awaluddin memegang peranan penting saat itu, tanpa melupakan sosok yang paling berpengaruh dalam perundingan ini yakni Jusuf Kalla dan Farid Husain sebagai tokoh yang membuka jalur perundingan pihak RI dan petinggi GAM. Baik petinggi GAM yang bermukim di Swedia maupun yang bermukim di Aceh.
Hamid dengan kemampuan yang dimiliki mampu menjadi koordinator perundingan pihak Indonesia. Dia pun banyak memberikan pemikiran-pemikirannya. Pelajaran yang didapatkan saat berada di Amerika yakni soal HAM dan hukum menjadi senjata Hamid. Selain pendekatan tentang pentingnya perdamaian itu sendiri. Setiap perkembangan dalam perundingan tersebut dilaporkan pada Jusuf Kalla lalu dilanjutkan ke SBY. Termasuk saat pihak GAM meminta agar diberikan kesempatan membentuk Partai Aceh. Hamid sempat terdiam dan harus berbicara dengan JK lebih dulu untuk mengambil keputusan. SBY saat itu tidak mau mengambil risiko dengan permintaan petinggi GAM tersebut. Namun, JK tampil untuk mengambil risiko itu. Hamid pun diperintahkan tetap berada di Finlandia untuk menyelesaikan perundingan damai itu. Alhasil, perundingan tercapai dan apa yang dialami setelah berpuluh-puluh tahun warga Aceh hidup dalam ketakutan akhirnya bisa menikmati hidup damai. Hamid ada dalam sejarah itu.
Setelah tak lagi menjabat menteri, Hamid ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Rusia. Jabatan ini dimanfaatkan dengan baik Hamid untuk membangun hubungan bilateral yang baik antara kedua negara.
Dia mengkampanyekan toleransi di Indonesia dimana dihuni mayoritas muslim, namun bisa tenang tanpa pertentangan yang terlalu jauh. Sekalipun ada, namun hanya beberapa kelompok saja. Hamid memberikan patokan bahwa suatu tatanan masyarakat yang baik adalah yang menghargai perbedaan. Dalam keberagaman, perbedaan adalah sesuatu yang mutlak diterima sebagai suatu bangsa.
Kiprah Hamid saat menjadi Duta Besar untuk Rusia, sempat membuatnya kembali menjadi nominasi calon menteri era Jokowo-JK. Bahkan hingga hari-hari terakhir, penentuan menteri di Istana Negara, namanya masih disebut.
Hamid Awaluddin
Lahir : Parepare, 5 Oktober 1960
Istri : Andi Marcelya
Riwayat Pendidikan :
S1 Hukum Universitas Hasanuddin, (1986)
S2 & S3 Hukum Internasional, HAM dan Politik di American University , Amerika Serikat. (1998)
Riwayat Pekerjaan :
Peneliti Politik di Kedubes Filipina dan Kongres Amerika Serikat
Sekretaris Eksekutif Kantor Pengacara Internasional SAA.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2004 –2007)
Duta Besar RI untuk Rusia
Sumber : Buku Tokoh Sulsel 2021-2023
