Makassar —Dinas Kesehatan Kota Makassar menggelar kegiatan Penilaian Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Makassar di Hotel Claro, Rabu (4/12/2024).

Kegiatan itu dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan serta Kepala Dinas Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin. Dia mengatakan, transformasi pelayanan kesehatan melalui penetapan status BLUD bagi puskesmas di Makassar cukup penting dilakukan.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mutlak. Dengan perubahan status menjadi BLUD, kita berharap ada percepatan dalam penggunaan anggaran dan peningkatan kualitas layanan. Ini bukan hanya soal sistem, tetapi soal keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang kita layani,” ujar Irwan.

Irwan menyoroti pentingnya perubahan paradigma dan metodologi di puskesmas yang telah beralih menjadi BLUD. Transformasi ini mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Saya titipkan kepada para dokter dan perawat di puskesmas, yang utama adalah keselamatan dan kenyamanan pasien. Dengan penetapan BLUD, semoga layanan kesehatan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat di wilayah masing-masing,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan dr Nursaidah Sirajuddin di tempat yang sama mengatakan, penetapan BLUD memberikan otonomi kepada puskesmas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, sehingga layanan kesehatan dapat lebih fleksibel dan cepat menjawab kebutuhan masyarakat.

Dia berharap, proses penilaian berjalan lancar, dan semua puskesmas di Makassar dapat segera menjadi BLUD. “Seluruh Puskesmas bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan menghadirkan layanan kesehatan terbaik bagi warga Kota Makassar,” tuturnya.

Saat ini tercatat, ada 19 puskesmas di Makassar yang sudah ditetapkan sebagai BLUD, sementara 28 puskesmas lainnya sedang dalam proses penilaian untuk menyusul status yang sama.

Penilaian dan penetapan BLUD ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kota Makassar, sejalan dengan visi kota untuk menjadi daerah yang sehat, tangguh, dan inklusif.

Berdasarkan pantauan Upeks di Hotel Claro, setiap Puskesmas diberikan kesempatan untuk mempresentasikan kondisi pengelolaan puskesmas. Mulai dari Pengelolaan SDM, Penerapan peraturan Kepala daerah
Renstra (Visi dan Misi), Program Kerja , Standar Pelayanan Minimal (SPM),
hingga Laporan Keuangan. (*)