Makassar,–Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah bersiap meluncurkan Makassar Super Apps, sebuah platform digital terintegrasi yang akan memudahkan akses layanan publik bagi warga.

Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, dengan perwakilan PT. Bimasakti Multi Energi di Ruang Wakil Wali Kota, Balai Kota Makassar, Selasa (15/7/2025).  

Audiensi tersebut membahas potensi kerja sama digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah rencana Diskominfo Makassar untuk memperkenalkan Makassar Super Apps sebagai wadah penyatuan seluruh layanan digital Pemkot.  

Integrasi Layanan dalam Satu Platform 

Kepala Diskominfo Makassar, Muhammad Roem menjelaskan, Makassar Super Apps dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik.

“Aplikasi ini akan menghadirkan layanan kependudukan, informasi bank sampah, berita resmi kota, jadwal kegiatan, hingga pengajuan dokumen seperti akta kelahiran—semua dalam satu platform,” ujarnya.  

Roem menambahkan bahwa aplikasi ini sudah tersedia dalam versi iOS (melalui *TestFlight*) dengan fitur login Apple ID untuk memastikan keamanan dan kemudahan akses.

“Tujuannya bukan sekadar formalitas digital, tetapi benar-benar dimanfaatkan warga,” tegasnya.  

Dukungan Wakil Wali Kota dengan Prinsip Kehati-hatian

Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menyambut positif inovasi ini, namun menekankan pentingnya prosedur yang transparan.

“Kami mendukung transformasi digital, tetapi setiap kerja sama harus melalui koordinasi dengan Wali Kota Munafri Arifuddin dan DPRD,” jelasnya.  

Ia juga mengapresiasi tawaran PT. Bimasakti sebagai mitra potensial dalam pengembangan sistem e-payment, sejalan dengan visi cashless city Pemkot Makassar.  

Langkah Menuju Kota Cerdas

Peluncuran Makassar Super Apps menjadi bagian dari strategi besar Pemkot untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Dengan fitur pembayaran non-tunai yang terintegrasi, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan.  (*)