Makassar,–Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kehumasan di Bali selama empat hari, 7-10 Agustus 2025. Program ini diadakan untuk meningkatkan kapasitas 40 staf DPRD Makassar, khususnya dalam mengoptimalkan fungsi komunikasi dan publikasi demi pelayanan publik yang lebih baik.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris DPRD Makassar Rahmat Mappatoba, berharap para peserta pelatihan dapat meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Ia menekankan pentingnya hal ini agar seluruh informasi dan aktivitas DPRD Makassar dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. “Selain bisa menulis rilis berita, juga bisa mengembangkan website serta media sosial DPRD Makassar,” ungkapnya saat membuka kegiatan pada Kamis (7/8/2025) seperti dikutip dari rakyatsulsel.fajar.co.id.

Senada dengan itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kota Makassar Syahril, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur humas. “Kita berharap selama empat hari peserta dapat menyerap ilmu dan skill pengetahuan dari pemateri guna meningkatkan kualitas kerja-kerja di humas,” harapnya, seraya berpesan agar peserta mengikuti semua materi hingga tuntas.

Program ini menargetkan agar tidak ada lagi staf humas yang tidak mampu membuat rilis pers dan mengelola platform digital dengan optimal. Tujuannya adalah memastikan setiap informasi dapat disampaikan secara efektif kepada masyarakat.

Peran Vital Humas dalam Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Pentingnya penguatan kapasitas humas juga ditegaskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Penguatan ini dianggap sebagai investasi strategis jangka panjang untuk membangun reputasi instansi pemerintah di era digital.

Menurut Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Ade Pratikno, penguatan kapasitas humas sangat penting untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Hal ini juga berperan dalam memastikan tercapainya target prioritas nasional.

“Penguatan kapasitas dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah, sekaligus memastikan tercapainya target prioritas nasional,” ujar Ade pada Kamis (31/7/2025) di Palembang.

Ade juga menjelaskan bahwa humas pemerintah memiliki peran krusial sebagai instrumen strategis dalam membentuk dan memelihara citra positif lembaga publik. Keberhasilan komunikasi pemerintah sangat bergantung pada kualitas dan profesionalisme aparatur humas dalam menyusun strategi yang tepat.

Tanpa strategi dan manajemen komunikasi yang baik, pemerintah rentan terhadap “tsunami” informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Ade menambahkan, aparatur humas dituntut untuk memberikan informasi yang cepat, valid, dan terkonfirmasi, serta menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak.

Dengan demikian, investasi dalam peningkatan kapasitas humas menjadi langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). “Aparatur humas yang baik dapat mendorong harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan,” pungkas Ade. (*)