Makassar, Sulsel

Hadapi Kemiskinan, Wagub Sulsel: Kebijakan Harus Berdasar Data Akurat, Bukan Kira-Kira

Makassar,–Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan dan perencanaan pembangunan ke depan harus berlandaskan pada data statistik yang valid dan mutakhir. Hal ini ditekankannya saat menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel di Kantor Gubernur, Selasa (19/8/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Baruga Lounge itu membahas secara mendalam berbagai indikator sosial ekonomi terbaru Sulsel, mulai dari tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Diskusi ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan BPS dalam pemanfaatan data sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang efekti

Fatmawati Rusdi menyatakan, dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, kesalahan targeting dalam kebijakan publik merupakan sebuah pemborosan yang tidak bisa ditolerir. Karena itu, data akurat dari BPS menjadi senjata utama pemerintah.

“Data statistik bukan sekadar angka, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Terutama untuk program pengentasan kemiskinan, kita butuh basis data yang valid agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Jangan sampai bantuan kita salah alamat,” tegas Wagub Fatmawati.

Ia menambahkan, untuk memastikan konsistensi kebijakan, integrasi data antara BPS dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diperkuat. Hal ini untuk mencegah lahirnya kebijakan yang parsial dan tidak selaras.

“Pemprov Sulsel akan terus mendorong sinergi dengan BPS dan OPD terkait agar data yang dipublikasikan bisa menjadi pijakan bersama dalam menyusun strategi pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BPS Sulsel, Aryanto, memaparkan kondisi terkini ekonomi Sulsel serta menjabarkan kredibilitas data yang diterbitkan institusinya. Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Sulsel yang menjadikan data BPS sebagai rujukan utama.

“Ke depan, BPS siap berkolaborasi lebih erat dengan OPD-OPD terkait agar publikasi data semakin bermanfaat untuk perencanaan yang berkualitas,” ujar Aryanto.

Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan data yang有时 muncul di publik seringkali disebabkan oleh perbedaan metodologi, waktu rilis, dan cakupan, bukan karena manipulasi. Untuk itu, pemahaman bersama terhadap jenis-jenis data sangat diperlukan.

Audiensi ini turut dihadiri oleh para pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, serta Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel, menandakan pendekatan yang holistik dalam membahas data untuk pembangunan.

Dengan komitmen ini, langkah Pemprov Sulsel dalam memerangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat lebih terukur, terarah, dan ultimately, lebih berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(

Tinggalkan komentar