Makassar,–Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, diprediksi akan ramai oleh sejumlah aksi unjuk rasa yang digelar berbagai elemen masyarakat sepanjang hari ini, Kamis (28/8/2025). Informasi yang beredar luas di berbagai grup aplikasi percakapan WhatsApp merinci rencana aksi yang akan berlangsung di beberapa titik vital kota.
Aksi-aksi tersebut digelar oleh aliansi yang terdiri dari serikat buruh, partai politik, organisasi mahasiswa, dan kelompok masyarakat. Secara garis besar, aksi terbagi dalam dua gelombang waktu: pagi hari yang didominasi isu perburuhan dan siang hingga sore hari yang mengusung beragam isu nasional.
- 8.854 Honorer Makassar Jadi PPPK & Ribuan Masuk PJLP
- Munafri Pimpin Rapat Sinergi Pengawasan Keselamatan Transportasi Mudik
- Gubernur Sulsel Dukung Penertiban PKL di Makassar, Ingatkan Masalah Sampah dan Lingkungan
- Munafri-Aliyah Tekankan RKPD 2027 Jadi Instrumen Pembangunan Yang Berdampak Langsung bagi Masyarakat
- JNE Content Competition 2026 Dibuka, Hadiah Ratusan Juta hingga Umrah & Holy Land
Gelombang Pagi: Isu Perburuhan
Pada pukul 08.00 Wita, tiga aksi besar akan dimulai secara serentak di lokasi yang berbeda:
1. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang dipimpin Ahmad Pauzan, rencananya akan mengerahkan sekitar 300 massa. Mereka akan berunjuk rasa di tujuh lokasi, termasuk Kantor Gubernur Sulsel, DPRD Provinsi, DPRD Kota, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan PT Indomarco Prismatama. Tuntutan mereka adalah penghapusan sistem outsourcing (host to host/hostum), penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan reformasi pajak perburuan.
2. Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Sulsel yang dipimpin Gayus, akan menggelar aksi dengan jumlah massa sekitar 50 orang. Lokasi aksi mereka adalah Mapolda Sulsel, Dinas Tenaga Kerja, dan Kantor Gubernur. Aksi ini menyikapi seruan aksi nasional dan permasalahan hubungan industrial.
3. Partai Buruh Exco Prov. Sulsel yang dipimpin Ahmad Rianto, juga akan menggelar aksi dengan jumlah massa sekitar 300 orang. Lokasi dan tuntutan aksi mereka sama dengan FSPMI, yaitu menuntut penghapusan hostum, stop PHK, dan reformasi pajak.
Gelombang Siang: Isu Politik dan Kebangsaan
Memasuki pukul 13.00 Wita, gelombang aksi kedua akan dimulai yang didominasi oleh organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat.
· Federasi Rakyat Demokrasi Makassar (FREEDOM) akan berkumpul di Pertigaan Hertasning Pettarani (PHP) sebelum bergerak ke DPRD dan Kantor Gubernur. Aksi yang dipimpin Wawan Copel dengan massa sekitar 100 orang ini mengusung isu “Rakyat Menjerit Ganti Presiden”.
· Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) akan melakukan aksi serupa di Pertigaan Alauddin Pettarani (PAP), Kantor Gubernur, dan DPRD. Dipimpin Jimmy, kelompok ini akan menyuarakan “Seruan Aksi Reformasi Jilid II” dengan massa sekitar 100 orang.
· Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (BEM UNM) akan beraksi di Kantor Gubernur, DPRD, dan depan Kampus UNM. Aksi yang dipimpin Ahmad Fadil dengan 50 massa ini mengangkat isu “Indonesia Should Out, Kedaulatan Rakyat Habis Terjual”.
· BEM FH Universitas Muslim Indonesia (UMI) akan menggelar aksi di Flyover, depan Kampus UMI, Kantor Gubernur, dan DPRD. Mereka menolak “seluruh kekacauan dari negara dan sistem pemerintah yang bobrok”.
· Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin Filsafat dan Politik akan berunjuk rasa di Flyover, Kantor Gubernur, dan DPRD. Aksi yang dipimpin Ardiansyah Saputra ini membahas “80 Tahun Kemerdekaan: Problematika Kebangsaan & Keumatan, Indonesia Gelap Gemes & Cemas”.
· GARIS INDONESIA juga akan menggelar aksi di lokasi yang sama dengan massa sekitar 50 orang.
Antisipasi dan Imbauan
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa semua aksi telah mengantongi surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, seperti tercantum nama juru kampanye (jendlap) dan nomor kontak yang dapat dihubungi.
Masyarakatat yang akan beraktivitas di sekitar Jalan Urip Sumoharjo, AP. Pettarani, Perintis Kemerdekaan, dan Flyover diharapkan untuk memperhatikan situasi dan mempertimbangkan rute alternatif guna menghindari kemacetan yang mungkin terjadi akibat berlangsungnya unjuk rasa. (*)



