Ekonomi, Makassar

Kinerja APBN Sulsel hingga Agustus 2025 Terjaga, Dukung Program Prioritas Nasional

Makassar,–Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan melaporkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah tersebut hingga 31 Agustus 2025 tetap terjaga. APBN berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi serta mendukung implementasi program-program prioritas nasional.

Hal itu terungkap dalam Press Conference Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel sekaligus Kepala Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Sulselrabar, Wibawa Pram Sihombing, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan Supendi, Kepala Kanwil Direktorat Jendera Bea dan Cukai Djaka Kusmartata, Kepala Kanwil Dirjen Pajak Sulselbarat dan Tenggara, YFR Hermiyana pada Senin (29/9/2025).

Penerimaan Negara Tembus Rp8,88 Triliun

Disebutkan, secara keseluruhan, realisasi penerimaan negara mencapai Rp8,88 triliun, atau 53,1% dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp6,5 triliun (48,98% dari target Rp13,3 triliun), dengan rincian PPh Rp2,9 triliun, PPN Rp2,7 triliun, PBB Rp52,9 miliar, dan pajak lainnya Rp546 miliar.

Sektor kepabeanan dan cukai membukukan realisasi Rp233 miliar (66,29% dari target), sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp2,4 triliun (77,42% dari target), didominasi oleh PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,6 triliun.

Belanja Negara Fokus pada Penguatan Layanan dan Infrastruktur

Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp32,67 triliun (58,7% dari pagu). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel mencatatkan realisasi Rp11,7 triliun (52,46% dari pagu Rp22,7 triliun).

Belanja ini antara lain digunakan untuk:

· Belanja Pegawai: Rp7,2 triliun untuk gaji dan tunjangan sekitar 108 ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, guru/dosen, PNS, dan PPPK.
· Belanja Barang: Rp9,4 triliun yang diserap oleh 763 satuan kerja dari 52 kementerian/lembaga.
· Belanja Modal: Rp586,8 miliar untuk sejumlah proyek infrastruktur, seperti Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri (Wajo), Jembatan Gantung Minasa Upa, dan fasilitas pelabuhan di Selayar.
· Bantuan Sosial: Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp63 miliar yang menjangkau 5.000 penerima di 11 kabupaten/kota.

Transfer ke Daerah Capai Rp21 Triliun, KUR Tembus Rp10,76 Triliun

Transfer Ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp21 triliun (63,83% dari pagu), dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai komponen terbesar (Rp14,7 triliun). Dana ini dimanfaatkan untuk berbagai program, seperti pengembangan wisata dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan dan irigasi.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menunjukkan kinerja positif dengan penyaluran mencapai Rp10,76 triliun kepada 186.792 debitur. Sektor pertanian menjadi penyerap terbesar (Rp5,31 triliun), diikuti perdagangan (Rp3,45 triliun). Kabupaten Bone menjadi daerah dengan distribusi KUR tertinggi.

Program Perlindungan Sosial Berjalan sesuai Rencana

Pemerintah juga terus mendorong program perlindungan sosial, di antaranya:

· Tunjangan Profesi Guru: Rp1,73 triliun untuk 72.021 guru.
· Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP): 12.949 unit senilai Rp1,62 triliun.
· Program Makan Bergizi Gratis: Rp258 miliar untuk 299.972 penerima di 90 Sentra Pemberian Makanan (SPPG) dan 731 sekolah.
· Pembentukan Koperasi Merah Putih: 3.059 koperasi, atau setara satu koperasi per desa/kelurahan.

Kontribusi Positif dengan Catatan Peningkatan Kemandirian Fiskal

Kinerja fiskal Sulawesi Selatan dinilai berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, laporan ini juga mengingatkan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah mengingat tingginya ketergantungan pada dana pusat.

Dengan realisasi yang solid di berbagai sektor, APBN 2025 diharapkan dapat terus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. (*)

Tinggalkan komentar