Makassar,—Warga Provinsi Sulawesi Barat perlu banyak bersabar. Utamanya pasien stroke. Pasalnya, provinsi ini belum memiliki layanan bedah saraf karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. 

Hal itu diungkapkan Dewan Guru Besar Dokter Spesialis Bedah Saraf, Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS.(K) yang juga selaku ketua Panitia Pelaksana Muktamar Persebsi, saat press conference, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, tantangan utama bukan pada jumlah dokter, tetapi pada fasilitas dan minimnya dukungan pemerintah daerah.

“Tantangan paling utama sebenarnya bukan jumlah dokter. Jumlah kami cukup, tapi tidak terdistribusi dengan baik. Misalnya di Sulawesi Barat, hingga kini belum ada pelayanan bedah saraf karena fasilitasnya tidak memadai,” ujar Prof Andi Asadul Islam.

Sementara itu Ketua Perspebsi Prof.Dr.dr. Joni Wahyuhadi,Sp.BS(K).,MARS mengatakan, pelayanan kesehatan tidak bisa berjalan hanya dengan kehadiran tenaga ahli tanpa dukungan peralatan standar. Untuk tindakan bedah saraf umum saja, rumah sakit minimal harus memiliki mikroskop operasi, alat kraniotomi untuk membuka kepala, serta perangkat untuk operasi tulang belakang.

• Aksi Cepat BPBD, Pohon Tumbang di Jalan Langsung Dibersihkan
• BPBD Makassar Tegaskan Siaga 24 Jam Usai Instruksi Wali Kota
• BPBD Makassar Pimpin Pencarian Warga Tenggelam di Waduk Nipa-nipa
• Menteri Agama Luncurkan Kampung Keren dan Gerakan Eco-Pesantren di Pesantren Al-Ikhlas Ujung
• Cuaca Ekstrem Mengintai, Wali Kota Makassar Instruksikan Jajaran Siaga 24 Jam

“Jadi kalau orangnya saja nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kalau sarananya ada, kita dari perhimpunan spesialis bedah sarap sudah membuat aturan, membuat regulasi atau membuat perdoman, apa yang bisa dikerjakan sebagai bedah sarap umum, general neurosurgeon. Alatnya paling tidak harus ada mikroskop, ada alat untuk kraniotomim, buka kepala, untuk buka tulang belakang, itu harus ada. Kalau tanpa alat itu sangat berbahaya buat pasien,” tambah Prof Joni. 

Kondisi di lapangan, lanjutnya, masih sangat memprihatinkan. Banyak kasus kegawatdaruratan seperti stroke dan trauma kepala di daerah yang tidak bisa segera ditangani karena jarak jauh ke pusat layanan bedah saraf.

“Kalau trauma kepala pada anak muda di Toraja, misalnya, harus dikirim ke Makassar. Banyak yang meninggal di jalan. Karena itu, pelayanan bedah saraf harus didekatkan ke masyarakat,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya bersama dengan organisasi profesi yang lain, dan Kementerian Kesehatan, memberikan masukan agar sarana dan prasarana pelayanan bedah syarab itu harus diadakan.  

“Kita lihat di Papua ada yang belum ada. Bahkan di Sulawesi Barat juga belum ada, di Jawa pun juga ada beberapa kabupaten yang belum ada. Memang karena sarananya yang harus ditingkatkan. Tenaga dokter spesialis bedah sarafnya sendiri siap, begitu juga dengan pendidikan dokter spesialis bedah saraf,” ujarnya. 

Di Indonesia sendiri jumlah dokter spesialis bedah syaraf sudah mencapai 540 orang lebih. Setiap tahun bertambah sekitar 50-an. Meski demikian, Menteri Kesehatan RI memperkirakan kekurangan dokter spesialis bedah syaraf di Indonesia sekitar 800-an. “Tapi sekali lagi, pelayanan bedah saraf itu hanya bisa dilaksanakan apabila saranannya ada,” tambahnya lagi. 

Wisuda 49 Dokter Spesialis Bedah Syaraf Baru

Dalam simposium bertema “Harmonisasi dalam Pelayanan”, juga dilaksanakan  konvokasi atau wisuda bagi 49 dokter spesialis bedah saraf baru, termasuk 29 di antaranya yang telah menempuh pelatihan keahlian khusus seperti tumor, trauma, stroke, dan tulang belakang.

“Kami berharap mereka bisa mengisi daerah-daerah yang masih kosong. Prof. Joni sebagai Ketua Perhimpunan Bedah Saraf akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan tempat-tempat mana yang perlu segera diisi,” kata Ketua Kolegium Bedah Saraf Indonesia, Prof. Dr. Asra Al Fauzi, dr.,Sp.BS..

Dengan tambahan tenaga baru ini, Kolegium Bedah Saraf berharap pelayanan neurosurgery di wilayah timur, termasuk Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara, bisa lebih merata. (*)