Kinerja APBN 2025 di Sulsel Solid: Belanja Negara Tembus Rp54 Triliun, Bantuan Langsung Menyasar Rakyat
macassar Makassar,– Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan kinerja yang kuat dan tepat sasaran. Realisasi belanja negara mencapai Rp54,09 triliun atau 95,61% dari pagu, mengalir ke berbagai program yang langsung dirasakan masyarakat, mulai dari bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan untuk dunia usaha.
Hal tersebut disampaikan oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Senin (26/1/2026).
Pendapatan Negara Tetap Kuat, PNBP Lampaui Target
Di sisi penerimaan, kontribusi Sulsel terhadap negara tetap solid dengan realisasi Rp15,7 triliun (92,52% dari target). Penerimaan perpajakan mencapai Rp11,3 triliun, didominasi PPh dan PPN. Yang menonjol adalah kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Kepabeanan-Cukai yang melampaui target, masing-masing sebesar 121,89% (Rp4,0 triliun) dan 122,33% (Rp392,7 miliar), menunjukkan aktivitas ekonomi dan layanan publik yang bergerak positif.
Belanja Produktif dan Transfer Daerah yang Merata
Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel terealisasi Rp22,8 triliun (93,25% pagu), dengan rincian belanja pegawai Rp10,9 triliun, belanja barang Rp9,1 triliun, dan belanja modal Rp2,8 triliun. Belanja modal antara lain digunakan untuk pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, fasilitas Pelabuhan Kalatoa di Selayar, dan sarana prasarana UIN Alauddin.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) berjalan lancar dan merata dengan realisasi Rp31,3 triliun (97,42% pagu). Hampir semua kabupaten/kota mencatatkan realisasi mendekati pagu. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar (Rp21,1 triliun), digunakan terutama untuk belanja pegawai ASN daerah, guru, dan tenaga kesehatan.
Program Prioritas Buktikan Kehadiran Negara
Konferensi pers ini juga menggarisbawahi sejumlah program prioritas yang berdampak langsung:
· Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1,48 juta penerima manfaat melalui 588 titik layanan di 24 kabupaten/kota.
· Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan senilai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur, dengan sektor pertanian dan perdagangan sebagai penyumbang terbesar. Subsidi bunga yang disalurkan mencapai Rp1,52 triliun.
· Dukungan untuk Koperasi Merah Putih dengan 1.225 gerai aktif dan 3.020 koperasi yang memiliki akun Simkopdes.
· Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 23.255 unit rumah senilai Rp2,90 triliun.
· Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun telah tersalurkan.
“APBN terbukti menjadi instrumen yang bekerja, responsif, dan berpihak pada rakyat,” demikian simpulan yang disampaikan dalam rilis resmi tersebut. Dengan fondasi fiskal yang terjaga, pemerintah optimis dapat melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di tahun-tahun mendatang.
Acara ini menghadirkan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel Djaka Kusmartata, Kepala Kanwil DJPb Sulsel Supendi, serta pejabat dari Ditjen Pajak dan Ditjen Kekayaan Negara. (*)
About The Author
