Pemkot Makassar Gandeng Kejagung RI, Bangun Sistem Anti-Korupsi dari Hulu: “Tidak Cukup Hanya dengan Penindakan”
macassar 
MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengambil langkah strategis untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Upaya ini diwujudkan melalui Kegiatan Penerangan Hukum bertema “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” yang digelar Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Agung RI, Rabu (4/2/2026).
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, secara tegas menyatakan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari membangun sistem dan budaya.
“Korupsi adalah extraordinary crime. Dampaknya luas, bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik,” ujar Aliyah di hadapan para peserta di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar.
Ia menegaskan, pendekatan represif atau penindakan saja tidak akan cukup. “Yang lebih penting dan fundamental adalah membangun sistem yang baik, budaya integritas, serta kesadaran hukum bagi seluruh aparatur,” tegasnya.
Fokus pada Pejabat Pengelola Anggaran
Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan pejabat ini menyasar secara khusus pada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Posisi-posisi kunci ini dinilai paling rentan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami ingin mereka memiliki peta hukum yang jelas. Memahami bukan hanya aspek aturan, tetapi juga potensi risiko gratifikasi, markup, penyalahgunaan wewenang, hingga pelanggaran administrasi yang dapat berujung pada tindak pidana,” jelas Aliyah.
Pendekatan Preventif Kejagung RI
Hadir sebagai representasi Kejaksaan Agung RI, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Puspenkum, Dr. Aliansyah, S.H., M.H., menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari komitmen institusinya untuk turun langsung ke daerah.
“Ini adalah upaya preventif kami. Tujuannya mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dari akarnya. Kami ingin para pejabat di daerah paham betul batasan-batasannya sehingga tidak terjerumus,” papar Dr. Aliansyah.
Menurutnya, sinergi antara Kejaksaan dan Pemerintah Daerah seperti ini efektif untuk menciptakan efek jera secara kelembagaan dan menyebarluaskan pemahaman tentang risiko korupsi yang bentuknya semakin beragam.
Membangun Ekosistem Anti-Korupsi Kota Makassar
Acara yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda dan Kepala Inspektorat Asma Zulistia Ekayanti ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh Pemkot Makassar.
“Melalui kegiatan semacam ini, kami berharap dapat membangun ekosistem anti-korupsi yang kuat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tutup Aliyah Mustika Ilham.
Visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” disebutnya hanya bisa dicapai dengan fondasi integritas yang kokoh dari seluruh jajaran pemerintahannya.
About The Author
