APBN Sulsel Tumbuh 12,96% di Awal 2026, Realisasi Belanja Capai Rp8,18 Triliun
macassar 
Makassar – Kinerja APBN di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif di awal tahun 2026. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis realisasi belanja negara mencapai Rp8,18 triliun hingga 28 Februari 2026, atau tumbuh 12,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (30/3/2026). Konferensi pers ini juga dapat disaksikan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menjelaskan bahwa realisasi belanja negara sebesar Rp8,18 triliun tersebut setara dengan 16,10 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan kegiatan pembangunan dan layanan publik telah berjalan sejak awal tahun dengan arah yang jelas dan terukur.
“Kegiatan mulai berjalan sejak awal tahun dengan arah yang jelas dan terukur, dan menjadi langkah awal yang baik untuk perjalanan pembangunan sepanjang tahun 2026, antara lain untuk memastikan layanan publik tetap berjalan dan terjaga serta menggerakkan kegiatan perekonomian sehingga manfaat anggaran dirasakan masyarakat,” ujar Martha dalam paparannya.
Penerimaan Negara Tercatat Rp2,11 Triliun
Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara di Sulawesi Selatan hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp2,11 triliun atau 11,45 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,45 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp32,11 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp619,91 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Utomo, menambahkan bahwa penerimaan perpajakan didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp711 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp915 miliar. Sementara itu, PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp413,22 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp2,21 triliun hingga 28 Februari 2026. Rinciannya meliputi belanja pegawai Rp1,51 triliun untuk pembayaran gaji dan tunjangan 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Selain itu, belanja barang terealisasi Rp649,99 miliar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada 727 satuan kerja di 47 kementerian/lembaga. Belanja modal tercatat Rp47,78 miliar yang digunakan antara lain untuk preservasi jalan dan jembatan di sejumlah ruas strategis, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu Rp26,77 triliun. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan menyoroti bahwa sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota, menunjukkan penyaluran berjalan di seluruh wilayah tidak terpusat pada wilayah tertentu.
“Dana Alokasi Umum menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp4,33 triliun, digunakan untuk belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan,” jelas Martha.
Program Prioritas Nasional Berjalan
Berbagai program prioritas nasional juga telah menunjukkan capaian nyata di Sulawesi Selatan hingga Februari 2026. Program Makan Bergizi Gratis telah menyalurkan manfaat kepada 1.788.132 penerima melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Dalam penguatan Koperasi Merah Putih, tercatat 1.274 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi dengan akun Simkopdes Merah Putih, serta 214 permohonan proposal bisnis telah diajukan.
Sektor ketahanan pangan juga mencatatkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton pada lahan sawah seluas 1.038.231 hektar. Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp2,73 triliun kepada 39.900 debitur dengan subsidi bunga sebesar Rp239,58 miliar, yang didominasi sektor pertanian dan perdagangan.
Di bidang perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.838 unit rumah senilai Rp229,74 miliar.
APBN Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Menutup paparannya, Martha Octavia menegaskan bahwa hingga akhir Februari 2026, APBN menunjukkan peran yang semakin nyata dalam menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan.
“Dukungan belanja yang progresif serta penyaluran transfer dan pembiayaan yang tepat sasaran menjadi modal penting untuk memperkuat daya tahan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Adnan Muis, serta Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi, yang turut memaparkan data terkait kinerja perpajakan dan pengelolaan kekayaan negara di wilayah Sulawesi Selatan. (*)
About The Author
