Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk masa jabatan 2026–2029. Dalam rapat pleno perdana yang berlangsung secara musyawarah mufakat di Ruang Rapat Utama KPI Pusat, Jakarta, Rabu (19/8/2026), Hasrul Hasan terpilih jadi Ketua KPI Pusat didampingi oleh Evri Rizqi Monarshi sebagai Wakil Ketua.
Pelaksanaan rapat pleno tersebut digelar menyusul diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Anggota KPI Pusat Periode 2026–2029. Selain menentukan pucuk pimpinan, pleno perdana ini juga merumuskan pembagian tugas serta struktur organisasi berdasarkan bidang kerja masing-masing komisioner.
Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi industri penyiaran nasional yang tengah menghadapi transformasi digital dan disrupsi media sosial yang makin masif.
Visi Utama: Penyiaran Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing
Dalam keterangannya usai penetapan, Ketua KPI Pusat terpilih, Muhammad Hasrul Hasan, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan iklim penyiaran yang sehat sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi modern.
Hasrul memaparkan bahwa pilar kebijakan KPI Pusat ke depan akan bertumpu pada tiga strategi utama:
- Kebijakan Berbasis Data: Mengoptimalkan riset dan pemanfaatan data penyiaran dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
- Perlindungan Publik via Literasi Media: Meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap gempuran informasi dan konten digital.
- Penguatan Konten Lokal & Kebangsaan: Memperkuat peran lembaga penyiaran daerah untuk memupuk semangat nasionalisme dan keberagaman budaya.
”KPI akan menghadirkan penyiaran yang berkualitas, sehat, dan berdaya saing melalui kebijakan berbasis data, perlindungan publik melalui literasi media, serta penguatan penyiaran lokal dan konten kebangsaan,” ujar Hasrul.
Kawal Revisi UU Penyiaran Demi Keadilan Ekosistem Media
Satu di antara fokus krusial kepengurusan periode 2026–2029 adalah mengawal tuntas proses revisi Undang-Undang Penyiaran yang hingga kini masih dalam tahap pembahasan di DPR RI. Menurut Hasrul, regulasi penyiaran saat ini membutuhkan penyegaran mendasar agar mampu mengakomodasi kesetaraan perlakuan (equal playing field) antara media konvensional dan platform digital berbasis internet.
Langkah cepat akan segera diambil oleh jajaran komisioner baru untuk merangkul seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di industri media dan penyiaran tanah air.
”Keadilan regulasi bagi sesama pelaku industri media sangat dibutuhkan demi menghadirkan ekosistem media yang sehat, termasuk penyiaran. Sebagai langkah awal, kami akan melakukan konsolidasi guna mempercepat lahirnya regulasi baru tersebut,” tegasnya.
Rekam Jejak Pimpinan Baru KPI Pusat
Kepemimpinan duet Hasrul Hasan dan Evri Rizqi Monarshi didasari oleh rekam jejak yang panjang di dunia penyiaran dan kelembagaan negara.
1. Muhammad Hasrul Hasan (Ketua KPI Pusat)
Pria kelahiran Makassar ini bukan sosok baru di ranah regulasi media. Sebelum menduduki posisi puncak, ia menjabat sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat periode 2022–2026. Di tingkat daerah, Hasrul pernah mengemban amanah sebagai anggota KPID Sulawesi Selatan selama dua periode hingga dipercaya menjabat sebagai Ketua KPID Sulsel.
2. Evri Rizqi Monarshi (Wakil Ketua KPI Pusat)
Sementara itu, Evri Rizqi Monarshi yang kini mendampingi Hasrul sebagai Wakil Ketua sebelumnya merupakan anggota aktif Bidang Kelembagaan KPI Pusat periode 2022–2026. Pengalamannya dalam memperkuat kelembagaan internal dan hubungan antar-instansi menjadi modal penting dalam menopang kinerja KPI Pusat tiga tahun ke depan.
Dengan komposisi kepemimpinan yang berlatar belakang kuat di bidang kebijakan dan kelembagaan, publik menaruh harapan besar agar KPI Pusat periode 2026–2029 mampu menjaga ruang siar nasional tetap sehat, edukatif, dan adil bagi seluruh pelaku industri. (*)