MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, memberikan peringatan tegas kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk segera mempercepat realisasi belanja APBD.
Memasuki evaluasi triwulan II tahun anggaran 2026, capaian serapan anggaran Pemkot Makassar dinilai masih jauh dari ideal.
Hingga pertengahan Agustus, realisasi belanja baru menyentuh angka 40,96 persen, padahal idealnya telah mencapai kisaran 70 hingga 80 persen.
Peringatan tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Balai Kota Makassar pada Kamis (20/8/2026) yang dihadiri jajaran kepala OPD hingga camat se-Kota Makassar.
6 Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Belanja
Munafri meminta jajaran birokrasi menghentikan pola kerja lama dan menargetkan realisasi belanja Pemkot Makassar mencapai 95 persen di akhir tahun.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.
Dalam arahannya, ia mengidentifikasi enam kendala utama yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran:
- Perencanaan Kurang Matang: Target yang terlalu optimistis tanpa kesiapan eksekusi kegiatan.
- Keterlambatan Pengadaan: Terhambatnya proses tender, dokumen, hingga penyusunan desain.
- Manajemen Risiko Lemah: Kurangnya mitigasi terhadap kendala cuaca dan medan lapangan.
- Masalah Administrasi: Laporan antar-tahapan yang tidak terkoneksi dengan baik.
- Arus Kas (Cash Flow): Pembayaran termin yang kerap menumpuk di akhir tahun.
- Pergantian SDM: Terlalu seringnya perombakan PPTK dan PPK yang mengganggu kesinambungan program.
Evaluasi Matriks Kinerja dan Dampak Masyarakat
Munafri menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak sebatas pemenuhan laporan administrasi, melainkan dampak nyata bagi 1,4 juta warga Makassar.
Ia memperkenalkan pendekatan matriks yang mempertemukan realisasi keuangan dan fisik. Kondisi di mana fisik tinggi namun keuangan rendah ditetapkan sebagai sinyal merah (red flag) yang perlu dievaluasi ketat agar tidak terjadi pembayaran mendahului progres pekerjaan.
Penguatan sektor pelayanan publik, seperti penyediaan sarana air bersih di tengah musim kemarau, diminta menjadi prioritas utama demi mewujudkan konsep kota tangguh (resilient city). (*)