MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Pria yang akrab disapa Appi ini meminta para pimpinan dinas untuk tidak sekadar menjadi “tukang stempel” dalam proses perencanaan hingga eksekusi program pembangunan.
Sentilan menohok tersebut disampaikan Wali Kota Munafri Arifuddin saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar pada Jumat (21/8/2026). Rapat tersebut digelar guna merespon capaian serapan anggaran daerah yang dinilai masih belum optimal.
Appi menegaskan bahwa seorang pimpinan OPD wajib menguasai materi teknis program kerja secara utuh. Ia tidak menginginkan para pejabat eselon dua hanya menjadi pihak yang sekadar memberikan tanda tangan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa paham substansi.
“Jangan sampai kepala OPD hanya menjadi ‘tukang stempel’ yang sekadar menandatangani berkas yang disiapkan bagian perencanaan dari tahun ke tahun. Pimpinan harus paham detailnya,” ujar Munafri dengan nada tegas.
Akar Masalah Serapan Anggaran OPD Rendah: Perencanaan Tidak Matang
Menurut Munafri, persoalan serapan anggaran yang lambat tidak selalu disebabkan oleh kendala pada tahap pembelanjaan di lapangan. Banyak masalah justru bersumber dari fase perencanaan awal yang disusun tanpa memperhitungkan kesiapan eksekusi teknis (ready to execute).
Ia menemukan fenomena berulang di mana kegiatan telah dianggarkan dalam DPA, namun dokumen pendukungnya belum siap. Mulai dari desain teknis yang belum final, berkas perizinan yang tertahan, hingga masalah kesiapan lokasi proyek.
Beberapa poin evaluasi kritis yang ditekankan oleh Wali Kota Makassar meliputi:
- Quality of Budgeting: Besarnya porsi anggaran tidak menjamin kualitas penganggaran jika dokumen kesiapan teknis belum lengkap.
- Proses Pengadaan Tepat Waktu: OPD diminta memetakan paket yang masuk lelang, status kontrak, hingga mengidentifikasi penyebab kegagalan tender sejak dini.
- Sertifikasi PBG & PBJ: Mendorong pimpinan OPD dan pejabat teknis menguasai serta memiliki sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) agar mandiri menyelesaikan masalah teknis.
- Stop Menumpuk Pekerjaan di Akhir Tahun: Pola penyerapan anggaran harus didistribusikan secara proporsional sejak triwulan pertama.
“Anggarannya ada tetapi kegiatannya belum siap dieksekusi. Ini fenomena yang sering terjadi. Jangan memaksakan program masuk anggaran jika sejak awal diketahui sulit direalisasikan,” tambahnya.
Januari 2027 Harus Langsung Eksekusi: Ubah Pola Kerja Lama
Guna memutus siklus keterlambatan yang berulang setiap tahun, Munafri meminta seluruh pimpinan OPD mengubah pola kerja tradisional. Proses pematangan perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan harus dituntaskan lebih awal, yakni pada bulan Desember atau sebelumnya.
Dengan strategi percepatan ini, seluruh program pembangunan Kota Makassar yang telah ditetapkan dapat langsung berjalan pada Januari 2027 tanpa perlu membuang waktu di awal tahun.
Ia juga berpesan agar kepala OPD tidak mudah melempar kesalahan kepada unit kerja lain, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Pokja Pengadaan, ketika terjadi keterlambatan pembayaran maupun lelang.
“Evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap owner kegiatan di OPD masing-masing. Jangan hanya bertanya mengapa serapan anggaran rendah, tetapi tanyakan mengapa anggaran tersebut belum terwujud menjadi output nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Munafri.
Melalui pembenahan manajemen penganggaran dan kepemimpinan yang adaptif, Pemkot Makassar optimistis dapat meningkatkan kualitas belanja daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih efektif bagi warga Kota Makassar. (*)