MAKASSAR — Teguran keras serta penegakan struktur hirarki organisasi disampaikan secara tegas oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Ir. H. Suwardi Thahir, M.I.Kom. Jajaran pengurus provinsi menegaskan kembali bahwa seluruh gerak langkah, kebijakan teknis, hingga kewenangan operasional PWI di tingkat kabupaten/kota sepenuhnya berada di bawah komando dan otoritas PWI Provinsi Sulsel.
Ketegasan tersebut disampaikan Suwardi saat memimpin konsolidasi serta diskusi koordinasi bersama jajaran pengurus PWI Sulsel dan perwakilan pengurus daerah di Warkop Sami, kawasan Panakkukang, Makassar, Minggu (23/8/2026). Dalam forum tersebut, ia hadir didampingi langsung oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, H. Mappiar.
Langkah Cepat Penataan Daerah Kedaluwarsa
Penataan struktur kepengurusan di tingkat daerah kini menjadi fokus prioritas pengurus provinsi, terutama bagi wilayah-wilayah yang telah melewati batas masa bakti kepengurusan definitifnya. Pembenahan dilakukan guna mencegah timbulnya kekosongan hukum dan disfungsi dalam menjalankan roda organisasi jurnalistik di daerah.
“Saat ini kepengurusan di tingkat daerah menjadi perhatian yang sangat serius bagi kami, khususnya wilayah yang telah habis masa baktinya. Kami bergerak cepat melakukan penataan struktur, terutama pada wilayah yang mengalami kekosongan kepemimpinan. Untuk sementara waktu, kendali organisasi yang kosong diambil alih langsung oleh PWI Provinsi Sulsel,” tegas Suwardi Thahir.
Keputusan responsif ini diambil untuk menyikapi secara cepat berbagai dinamika internal yang bergejolak di daerah, salah satunya yang tengah terjadi di tubuh PWI Kabupaten Wajo. Kabupaten tersebut kini masuk ke dalam daftar prioritas utama penataan oleh pengurus provinsi.
Penunjukan Plh dan Evaluasi Kepengurusan Bone, Soppeng, serta Wajo
Senada dengan pernyataan Ketua PWI Sulsel, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel, H. Mappiar, mengungkapkan bahwa beberapa daerah seperti Kabupaten Soppeng, Bone, dan Wajo saat ini berada dalam pengawasan serta pemantauan khusus.
“Khusus untuk PWI Kabupaten Wajo, kami akan segera menerbitkan Surat Keputusan penunjukan Pelaksana Harian (Plh). Langkah krusial ini diambil agar roda organisasi tetap berputar secara normal dan berkesinambungan sembari menyiapkan penyempurnaan struktur kepengurusan definitif yang baru,” jelas Mappiar.
Mappiar menambahkan, penunjukan figur Plh sangat penting untuk menjaga marwah organisasi serta menjamin keberlanjutan program kerja pers di daerah. PWI Sulsel juga telah mengagendakan proses evaluasi mendalam serta pembinaan intensif agar tahapan Konferensi Kabupaten (Konferkab) dapat segera dipersiapkan.
Peta Status Kepengurusan PWI Kabupaten di Sulawesi Selatan KabupatenStatus KepengurusanTindakan Lanjut PWI Sulsel PWI WajoDinamika Internal & Masa Bakti HabisPenunjukan Segera Pelaksana Harian (Plh) & Evaluasi PWI BoneMasa Bakti Kedaluwarsa / PengawasanPembinaan Restrukturisasi & Persiapan Konferkab PWI SoppengMasa Bakti Kedaluwarsa / PengawasanPembinaan Restrukturisasi & Penataan Ulang
Imbauan Menjaga Kekompakan di Rumah Besar Wartawan
Menutup sesi diskusi, H. Mappiar memberikan imbauan terbuka kepada seluruh anggota dan pengurus di tingkat kabupaten/kota untuk tetap solid, menjunjung tinggi kode etik, serta mengedepankan profesionalisme jurnalistik dalam menjalankan tugas sehari-hari.
“PWI merupakan rumah besar bagi seluruh wartawan di Indonesia. Jangan sampai perbedaan atau perpecahan internal mencederai nama baik organisasi yang kita cintai ini, apalagi sampai merusak citra profesionalisme pers di mata publik,” pungkas Mappiar.
Melalui langkah pembenahan terstruktur ini, PWI Sulsel optimistis roda organisasi di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dapat segera berjalan normal, harmonis, serta siap mengawal kebebasan pers yang bertanggung jawab.
Jumlah Kata (Word Count) Artikel Hasil Edit 604 kata.
Catatan Redaktur
- Pengembangan Konten: Draf asli yang awalnya berisi potongan sub-judul ganda di bagian atas telah dibersihkan secara menyeluruh. Struktur dikembangkan dengan memberikan narasi jurnalistik yang mengalir, perincian alasan pengambilalihan kewenangan daerah, pemetaan status daerah yang masuk pengawasan (Bone, Soppeng, Wajo) dalam format tabel, serta penegakan pesan profesionalisme pers dari jajaran pengurus provinsi.
- Optimasi SEO & Formatting: Sub-judul (H2) dibuat informatif dengan menyelipkan kata kunci turunan (“PWI Sulsel”, “PWI Wajo”, “Pelaksana Harian”). Penggunaan format paragraf pendek (2–3 kalimat) serta tabel komparasi meningkatkan keterbacaan (readability) pada layar ponsel pintar.