MAKASSAR — Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menunjukkan akselerasi signifikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengalokasikan anggaran fantastis mencapai Rp3,7 Triliun melalui skema Multi Years Project (MYP) untuk periode 2025–2027.
Program infrastruktur berskala besar ini menyasar pengerjaan dan perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer, revitalisasi jaringan irigasi penunjang 54.000 hektar lahan pertanian, hingga pembangunan dua Rumah Sakit Regional di Kabupaten Gowa dan Luwu. Sumber pendanaan proyek strategis ini berasal dari efisiensi APBD dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun depan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, membeberkan empat alasan utama Pemprov Sulsel mantap memilih mekanisme tahun jamak (multiyears) ketimbang penganggaran tahun tunggal (single year).
1. Menjamin Ketuntasan Kualitas Fisik Bangunan
Andi Sudirman menekankan bahwa durasi pengerjaan satu tahun anggaran tidak memadai untuk merampungkan fasilitas penunjang proyek berskala besar secara presisi. Pada pengerjaan jalan misalnya, skema tahun tunggal berisiko memicu kerusakan dini akibat perbedaan umur teknis material serta paparan cuaca ekstrem.
“Kalau dikerjakan secara multiyears, pembangunannya tuntas. Waktu satu tahun tidak cukup, contohnya pembangunan fisik rumah sakit yang masih membutuhkan supporting facility. Begitu pula jalan, jika dibangun bertahap tiap tahun, ada perbedaan umur kekuatan beton atau aspal dan ada jeda terputus. Celah di antara sambungan itulah yang memicu kerusakan baru saat perubahan musim,” papar Andi Sudirman.
2. Efisiensi Anggaran dan Pemangkasan Biaya Lelang
Penggunaan skema tahun jamak terbukti memangkas birokrasi dan biaya operasional tender. Pelaksanaan lelang satu kali untuk paket pengerjaan bernilai besar jauh lebih efisien dibanding mengulang proses lelang berkali-kali untuk paket bernilai kecil.
“Satu kali lelang untuk paket bernilai Rp500 miliar jauh lebih hemat dibanding 10 kali lelang senilai Rp50 miliar. Pengulangan lelang berpotensi menimbulkan kebocoran (losses) serta risiko penganggaran ganda (double budgeting),” lanjutnya.
3. Menggaet Kontraktor Nasional dan Pemberdayaan Lokal
Paket pengerjaan bernilai jumbo membuka akses bagi kontraktor BUMN dan perusahaan berskala nasional yang terikat aturan batas minimal nilai tender. Keterlibatan BUMN diyakini mampu menjaga standar mutu dan kualitas hasil pembangunan.
Meski melibatkan penyedia jasa tingkat nasional, Pemprov Sulsel tetap memprioritaskan pelaku usaha daerah melalui kewajiban penggunaan komponen lokal (local content).
“Perusahaan yang masuk rata-rata bertaraf nasional sehingga mutu konstruksi jauh lebih baik. Kami menyiasatinya dengan mewajibkan local content sebesar 40 persen agar kontraktor lokal tetap terlibat aktif,” tegas Andi Sudirman.
4. Mengamankan Arus Kas dan Mencegah Gagal Bayar
Skema multiyears memberikan kepastian pembiayaan serta menjaga kesehatan alur kas (cash flow) daerah. Pemprov Sulsel memiliki fleksibilitas untuk menyusun skema pencairan anggaran secara berkala sesuai dengan realisasi pendapatan daerah.
“Keunggulan lainnya adalah kemudahan mengatur ketahanan fiskal. Tagihan dan pembayaran per bulan dapat diproyeksikan hingga 2–3 tahun ke depan, sehingga risiko gagal bayar dapat dihindari,” pungkasnya. (*)