Munafri Peringatkan OPD: Perjanjian Kinerja Bukan Seremoni, Tapi Akad Moral
macassar 
MAKASSAR, – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikat komitmen seluruh jajarannya dalam Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Jumat (30/1), di Ruang Bilateral Balaikota. Wali Kota Makassar, Munafri, menegaskan momen tersebut sebagai akad moral untuk mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih cepat, terintegrasi, dan bebas dari ego sektoral.
Dalam sambutannya yang tegas dan substantif, Munafri—yang akrab disapa Appi—langsung menyoroti persoalan klasik birokrasi: rendahnya serapan anggaran dan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
“Perencanaan jangan salah dari awal. Ini harus menjadi guidance hingga akhir, untuk memastikan pola serapan dan belanja bisa maksimal,” tegas Munafri. Ia menekankan bahwa capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 93 persen tidak akan berarti jika tidak diimbangi dengan eksekusi belanja yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
- JNE Content Competition 2026 Dibuka, Hadiah Ratusan Juta hingga Umrah & Holy Land
- Kantor Baru DWP Diresmikan, Wali Kota Munafri Tekankan Peran Pemberdayaan Keluarga
- DJP Sulselbartra Apresiasi Pemkot Makassar, Munafri Jadi Panutan Lapor SPT Lebih Awal
- Mendag Pantau Pasar Terong hingga Ritel Modern, Harga Pangan Makassar Relatif Terkendali
- Munafri Minta Warga Jaga Ketertiban, Hindari Konvoi Tembak-Tembakan
Fokus pada Integrasi dan Penghapusan Ego Sektoral
Munafri secara khusus memberi perhatian pada isu koordinasi yang kerap menjadi titik lemah layanan publik. Ia mengingatkan bahwa hambatan di lapangan seringkali bukan disebabkan oleh kurangnya anggaran, melainkan oleh lemahnya kolaborasi dan ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sistem pemerintahan ini kolektif, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada persoalan dan OPD saling lempar tanggung jawab, yang dirugikan masyarakat,” ujar Munafri. Ia mendorong agar seluruh program dirancang dan dieksekusi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Untuk memastikan implementasi di lapangan, Munafri meminta seluruh Camat untuk lebih proaktif mendukung program strategis kota. “Percepatan pelayanan tidak mungkin terwujud tanpa kerja tim yang solid dari tingkat kota hingga kelurahan,” tambahnya.
Inovasi Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Seremonial
Di tengah penekanan pada disiplin anggaran dan kolaborasi, Munafri juga membuka ruang bagi kreativitas. Ia mendorong setiap OPD untuk memberikan kesempatan kepada aparatur, termasuk generasi muda, untuk melahirkan inovasi yang solutif.
Namun, ia mengingatkan agar inovasi tidak berhenti pada penghargaan. “Inovasi jangan berhenti di piagam dan foto. Harus ada keberlanjutan dan dampak nyata bagi masyarakat. Itu yang akan kita dorong,” tegasnya.
Perjanjian Kinerja Sebagai Akad Moral
Di penghujung acara, Munafri kembali menegaskan esensi dari dokumen yang baru saja ditandatangani. Perjanjian Kinerja 2026, menurutnya, adalah komitmen kerja yang serius dan bukan formalitas administratif belaka.
“Hari ini komitmen kerja ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Perjanjian yang ada ini bukan hanya sekadar seremoni di atas kertas, tapi tanggung jawab moral dan profesional yang harus dipertanggungjawabkan,” pungkas Munafri di hadapan seluruh kepala OPD.
Dengan penekanan pada presisi perencanaan, kolaborasi antarsektor, dan inovasi berkelanjutan, Perjanjian Kinerja 2026 menjadi peta jalan Pemkot Makassar untuk menjawab tantangan tahun depan dengan target tunggal: pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi warga Makassar. (*)
About The Author
