Kinerja APBN Sulsel Awal 2026: Belanja Negara Capai Rp4,77 Triliun, Makan Bergizi Gratis untuk 1,79 Juta Warga
macassar 
MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2026 posisi hingga 31 Januari 2026. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (25/2/2026), pemerintah memaparkan realisasi belanja negara yang tumbuh positif serta sejumlah program strategis yang telah berjalan.
Konferensi pers yang dapat disaksikan melalui kanal YouTube Kemenkeu ini menghadirkan empat pemateri utama, yakni Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel Martha Octavia, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel Supendi, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing, serta Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sulselbartra Adnan Muis.
Belanja Negara Tumbuh 4,33 Persen
Berdasarkan data OMSPAN dan SINTESA, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp4,77 triliun, tumbuh 4,33 persen dibanding periode yang sama tahun 2025. Realisasi ini mencakup berbagai fungsi pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga perlindungan sosial.
Belanja tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp824,2 miliar (3,74 persen dari pagu Rp22 triliun) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,9 triliun (14,75 persen dari pagu Rp26,8 triliun).
Untuk Belanja Pemerintah Pusat, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp668,3 miliar yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan bagi 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK. Sementara belanja barang terealisasi Rp150,1 miliar untuk mendukung operasional 725 satuan kerja di 48 kementerian/lembaga, dan belanja modal sebesar Rp5,9 miliar digunakan untuk preservasi jalan serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Penerimaan Negara Capai Rp1,06 Triliun
Di sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp1,06 triliun atau 5,73 persen dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp788,1 miliar, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Rp359 miliar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM Rp596 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp7,11 miliar, serta Pajak Lainnya Rp174 miliar.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat Rp16,8 miliar, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp251,4 miliar yang didominasi PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp148,1 miliar.
Transfer ke Daerah Merata Hingga Kabupaten/Kota
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,9 triliun menunjukkan pola penyaluran yang relatif merata ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Rinciannya meliputi:
· Dana Alokasi Umum (DAU): Rp2,9 triliun (15,84 persen dari pagu Rp18,1 triliun), digunakan untuk belanja pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
· Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik: Rp1,1 triliun (17,09 persen dari pagu Rp6,3 triliun), dimanfaatkan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan ASN Daerah (Tamsil).
· Dana Bagi Hasil: Rp16,2 miliar (3,73 persen dari pagu Rp434,5 miliar).
· DAK Fisik dan Dana Desa dengan pagu masing-masing Rp290,6 miliar dan Rp1,7 triliun masih belum terealisasi dan menunggu tahapan selanjutnya.
Program Strategis Berdampak Langsung ke Masyarakat
Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel, Martha Octavia, menegaskan bahwa APBN tidak hanya sekadar angka, tetapi memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hingga akhir Januari 2026, sejumlah program prioritas nasional telah menunjukkan hasil:
Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 1.788.132 penerima manfaat melalui 629 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota.
Koperasi Merah Putih diperkuat dengan 1.274 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi memiliki akun Simkopdes Merah Putih, serta 214 permohonan proposal bisnis telah diajukan.
Sekolah Rakyat telah terealisasi 16 unit dari target 15 sekolah, dengan dukungan anggaran pada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan.
Ketahanan Pangan menghasilkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton dari lahan sawah seluas 1.038.231 hektar.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan sebesar Rp1,30 triliun kepada 19.357 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disalurkan untuk 299 unit rumah senilai Rp19,10 miliar.
Optimisme APBN sebagai Penggerak Pembangunan
Menutup pemaparannya, Martha Octavia menyampaikan optimismenya bahwa APBN akan menjadi penggerak utama pembangunan di Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026.
“Mengawali Tahun Anggaran 2026, kinerja fiskal menunjukkan fondasi yang kuat dan terjaga. Memasuki tahun 2026, APBN siap menjadi penggerak utama pembangunan. Dengan fondasi yang kuat dan kolaborasi pusat-daerah yang solid, pemerintah optimis mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal tahun,” ujar Martha. (*)
About The Author
