Arahan Eksklusif Menteri PKP: Haji Badris Diminta Genjot 3.000 Unit Rumah Subsidi di Sulawesi, Fokus pada Kualitas MBR

Bandar Lampung,–Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan instruksi strategis kepada Presiden Direktur Bumi Pundi Karsa Holding Company, H. Badris Salam, untuk segera meningkatkan produksi rumah subsidi di kawasan Sulawesi. Arahan ini menandai babak baru sinergi pemerintah dan pengembang nasional dalam mengejar target satu juta rumah.

Pesan khusus tersebut disampaikan langsung oleh Maruarar Sirait yang akrab disapa Bung Ara dalam pertemuan di sela acara Gathering Hari Ulang Tahun (HUT) Real Estate Indonesia (REI) ke-54 di Graha Wangsa, Kota Bandar Lampung, Kamis malam (7/5/2026).

Dalam diskusi terbatas tersebut, Menteri Ara menitikberatkan pada aspek keseimbangan kuantitas dan kualitas. Ia meminta agar percepatan pembangunan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Sulawesi Selatan tidak mengorbankan standar kesehatan dan kelayakan hunian.

Dorongan ini bukan tanpa dasar yang kuat. Sebelumnya, Bung Ara telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek perumahan milik Haji Badris di Kabupaten Maros. Hasil pantauan tersebut menempatkan Bumi Pundi Karsa sebagai pengembang rumah subsidi terbesar kedua secara nasional, sebuah modal kepercayaan yang kini ditagih pemerintah untuk ekspansi lebih luas.

Target Agresif 3.000 Unit di 2026

Menjawab kepercayaan negara, Haji Badris Salam menyatakan kesiapan penuh. Didampingi oleh Plt. Ketua DPD REI Sulawesi Selatan, Sudarman, dan Sekretaris Umum REI Sulsel, Khoiruman, ia membeberkan rencana ekspansif perusahaan sepanjang tahun 2026.

“Kami siap mendukung penuh arahan Pak Menteri. Insya Allah, tahun 2026 ini kami menargetkan pembangunan kurang lebih 3.000 unit rumah subsidi,” tegas Haji Badris penuh optimisme.

Pembangunan masif tersebut tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, melainkan akan menyebar ke berbagai titik strategis. Sejumlah daerah yang menjadi sasaran utama antara lain Makassar, Maros, Bone, Selayar, Sinjai, dan Bulukumba. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal sekaligus menekan angka backlog perumahan di kawasan timur Indonesia.

BACA: Cuaca Buruk, Disdik Makassar: Siswa SD-SMP Belajar Secara Daring dari Rumah

Sinergi Pusat-Daerah Demi Kelancaran FLPP

Pertemuan di Bandar Lampung ini juga menjadi katalis bagi DPD REI Sulsel untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat. Isu krusial seperti kemudahan regulasi perizinan dan percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi topik hangat yang dibahas.

Dengan adanya dukungan penuh dari pengembang kakap seperti Haji Badris, Kementerian PKP optimistis target penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Selatan dapat terakselerasi secara signifikan. (*)