Susul Pati, Mahasiswa Bone Pun Demo Tolak Kenaikan PBB-P2, Aksi Berakhir Ricuh
macassar Bone,–Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menggelar unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di dua lokasi berbeda pada Selasa (12/8/2025). Aksi yang awalnya berlangsung damai akhirnya berujung kericuhan saat massa berusaha memasuki gedung DPRD Bone.
Demonstran menilai kebijakan kenaikan PBB-P2 sepihak oleh Pemkab Bone memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
PMII melakukan aksi protes kenaikan PBB karena tidak merata. Bahkan berdasarkan kajian PMII ada warga yang mengalami kenaikan tarif PBB hingga 300 persen.
“Data yang kami dapat ada yang sudah membayar. Kalau alasannya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kenapa tidak dilakukan sosialisasi, belum tentu tanah yang menjadi zonasi orang kaya yang punya, bisa saja orang kurang mampu. Kenaikan ini juga tidak merata, ada kenaikan 65 persen, 100 persen, 150 persen, bahkan ada 300 persen,” jelasnya.
“Alasannya pemkab saat ditanyakan tadi, tidak mengetahui persoalan ini. Dia baru mau melakukan penelusuran sekaitan dengan adanya yang membayar sampai 300 persen,” sambung Zulkifli.
Hal senada juga disampaikan oleh HMI. Mereka menilai kenaikan pajak tersebut sangat meresahkan masyarakat Bone, apalagi dinaikkan tanpa sosialisasi.
“Ini sudah sewenang-wenang, tanpa kajian, tanpa sosialisasi tiba-tiba pajak dinaikkan. Banyak masyarakat yang mengeluh, mereka kaget,” sebut Jendral Lapangan (Jendlap) HMI Arfah.
Klaim ini dibantah oleh Kepala Bapenda Bone, Angkasa. Menurutnya, penyesuaian tarif hanya dilakukan pada 75% objek pajak akibat revisi Zona Nilai Tanah (ZNT) yang terakhir diperbarui 14 tahun lalu.
Aksi di Kantor Bupati berjalan tertib, namun di depan DPRD, situasi memanas saat massa frustrasi karena tidak ada respon dari legislator. Upaya menerobos gedung dihadang aparat, memicu bentrok yang mengakibatkan kaca pintu pecah. “Kenaikan pajak ini tidak manusiawi dan harus dibatalkan!” protes salah seorang orator.
Pemkab Bone menegaskan bahwa 25% objek pajak tidak mengalami kenaikan, sementara sisanya disesuaikan berdasarkan koordinasi dengan BPN. Namun, mahasiswa tetap menuntut kebijakan tersebut dicabut. (*)
Susul Pati, Mahasiswa Bone Pun Demo Tolak Kenaikan PBB-P2, Aksi Berakhir Ricuh
Bone,–Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone menggelar unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di dua lokasi berbeda pada Selasa (12/8/2025). Aksi yang awalnya berlangsung damai akhirnya berujung kericuhan saat massa berusaha memasuki gedung DPRD Bone.
Demonstran menilai kebijakan kenaikan PBB-P2 sepihak oleh Pemkab Bone memberatkan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
PMII melakukan aksi protes kenaikan PBB karena tidak merata. Bahkan berdasarkan kajian PMII ada warga yang mengalami kenaikan tarif PBB hingga 300 persen.
“Data yang kami dapat ada yang sudah membayar. Kalau alasannya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kenapa tidak dilakukan sosialisasi, belum tentu tanah yang menjadi zonasi orang kaya yang punya, bisa saja orang kurang mampu. Kenaikan ini juga tidak merata, ada kenaikan 65 persen, 100 persen, 150 persen, bahkan ada 300 persen,” jelasnya.
“Alasannya pemkab saat ditanyakan tadi, tidak mengetahui persoalan ini. Dia baru mau melakukan penelusuran sekaitan dengan adanya yang membayar sampai 300 persen,” sambung Zulkifli.
Hal senada juga disampaikan oleh HMI. Mereka menilai kenaikan pajak tersebut sangat meresahkan masyarakat Bone, apalagi dinaikkan tanpa sosialisasi.
“Ini sudah sewenang-wenang, tanpa kajian, tanpa sosialisasi tiba-tiba pajak dinaikkan. Banyak masyarakat yang mengeluh, mereka kaget,” sebut Jendral Lapangan (Jendlap) HMI Arfah.
Klaim ini dibantah oleh Kepala Bapenda Bone, Angkasa. Menurutnya, penyesuaian tarif hanya dilakukan pada 75% objek pajak akibat revisi Zona Nilai Tanah (ZNT) yang terakhir diperbarui 14 tahun lalu.
Aksi di Kantor Bupati berjalan tertib, namun di depan DPRD, situasi memanas saat massa frustrasi karena tidak ada respon dari legislator. Upaya menerobos gedung dihadang aparat, memicu bentrok yang mengakibatkan kaca pintu pecah. “Kenaikan pajak ini tidak manusiawi dan harus dibatalkan!” protes salah seorang orator.
Pemkab Bone menegaskan bahwa 25% objek pajak tidak mengalami kenaikan, sementara sisanya disesuaikan berdasarkan koordinasi dengan BPN. Namun, mahasiswa tetap menuntut kebijakan tersebut dicabut. (*)
About The Author
