Makassar,–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan hibah lahan seluas 10 hektare untuk pendirian Politeknik BPOM.
Kegiatan penandatanganan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel beberapa waktu lalu.
Pendirian Politeknik ini akan menjadi lembaga pendidikan pertama di Indonesia Timur yang secara spesifik fokus pada pengawasan obat dan makanan.
- Warga Sangkarrang Banjir Syukur, Pete-pete Laut Gratis Hasil Perjuangan Munafri ke Pusat Kini Jadi Kenyataan
- Akademisi Unhas: “Pete-pete Laut” Bukti Nyata Appi Pemeratakan Pembangunan untuk Warga Pulau Makassar
- Menyeberang ke Pulau Terluar, Wali Kota Makassar Munafri Salurkan Bantuan Rp2,1 Miliar dan Siapkan Ambulans Laut
- Gandeng Unhas, LPS Bangun Generasi Muda Makassar Melek Finansial di Era Digital
- Islam: Agama yang Paling Disalahpahami
Proyek ini direncanakan menggunakan skema pembiayaan multiyears dengan estimasi anggaran mencapai Rp1,7 triliun.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Sulsel dan Indonesia secara umum.
“Insya Allah kami Pemprov Sulsel akan mendapatkan minimal 10% kuota afirmasi bagi siswa-siswi berprestasi dari SMA dan SMK se-Sulawesi Selatan untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik ini,” ungkapnya.
Tak hanya itu, para lulusan juga berpeluang besar mendapatkan ikatan dinas.
Diperkirakan, 50% dari total lulusan nantinya akan direkrut sebagai tenaga penyuluh BPOM yang akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah Provinsi Sulsel dan BPOM RI berharap proyek strategis ini dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat besar bagi kemajuan pendidikan dan penguatan pengawasan obat dan makanan di Tanah Air.
“Mari mendoakan semoga dilancarkan dan bermanfaat bagi peningkatan investasi SDM Sulsel dan Indonesia. Aamiin,” tandasnya. (*)





