Makassar,–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melalui Diskominfo SP Sulsel berkolaborasi dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia (BBPSDM) Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) menggelar pelatihan intensif Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Junior Network Administrator. Pelatihan yang melibatkan perwakilan dari 24 kabupaten dan kota ini bertujuan mempersenjatai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan keterampilan mencegah dan menangkal serangan siber.

Sekretaris Diskominfo SP Sulsel, Sultan Rakib, dalam pembukaan pelatihan pada Senin (8/9/2025) menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dan tidak terpisahkan dari upaya bersama pemerintah daerah. “Ini bagian dalam upaya meningkatkan skill kita mencegah serangan siber di wilayah tanggung jawab kita masing-masing,” ujar Sultan Rakib di Gedung BBPSDM Komdigi Makassar.

Ia menyatakan harapannya agar kolaborasi dengan Kementerian Komdigi ini dapat berlanjut secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada pelatihan perdana ini.

Pelatihan yang berlangsung selama lima hari (8-12 September 2025) ini mencakup materi-materi kritikal di era digital, seperti manajemen risiko keamanan siber, arsitektur keamanan informasi, serta perlindungan data. Fokusnya adalah pada pembangunan kapasitas ASN untuk mengelola dan mengamankan infrastruktur digital pemerintah yang semakin vital.

Kepala BBPSDM Komdigi Makassar, Drs. Baso Saleh, M.I.Kom., menyambut positif inisiatif ini. “Kegiatan ini terselenggara karena kerja sama antar Pemprov dan BBPSDM Komdigi. Ini akan terus berlanjut untuk mendapatkan ASN yang berkompeten di bidangnya,” tuturnya.

BACA: BrainEvo Petakan Potensi Siswa SD-SMP di Makassar dengan Karakter Genetik

Inisiatif pelatihan ini dinilai sangat penting mengingat lembaga pemerintah menjadi salah satu target utama serangan siber, seperti peretasan dan kebocoran data. Dengan memiliki ASN yang kompeten di setiap daerah, Pemprov Sulsel berupaya membangun pertahanan siber yang lebih kuat dan responsif, sehingga dapat melindungi data publik dan menjaga kelancaran layanan digital pemerintah.

Diharapkan, para peserta yang merupakan ujung tombak di daerahnya dapat menerapkan ilmu yang didapat untuk memperkuat keamanan siber di instansi masing-masing, menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi masyarakat Sulawesi Selatan.