MAKASSAR,-–Kolaborasi strategis antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) setempat menunjukkan perkembangan signifikan. Tak sekadar koordinasi rutin, kerja sama ini melahirkan apresiasi khusus dari otoritas pengawas atas langkah progresif Pemkot Makassar dalam melindungi kesehatan masyarakat, khususnya terkait ancaman resistensi antimikroba.
Apresiasi itu disampaikan langsung oleh Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, dalam audiensi dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Kamis (8/1/2026). Ia secara khusus menyoroti penerbitan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang Rasionalitas Penggunaan Antibiotik sebagai langkah visioner.
“Kami mengapresiasi langkah strategis Wali Kota melalui Surat Edaran tentang rasionalitas penggunaan antibiotik,” ujar Yosef di Ruang Wali Kota Makassar.
Yosef menegaskan, isu resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) adalah tantangan global yang dampaknya serius. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat, seperti penghentian konsumsi sebelum dosis habis, dapat memicu bakteri menjadi kebal. Hal ini berpotensi menyebabkan perawatan rumah sakit yang lebih lama, peningkatan biaya kesehatan, hingga risiko kematian akibat infeksi berat seperti sepsis.
“Karena itu, kami berharap melalui Surat Edaran ini, Pemerintah Kota Makassar dapat membantu mengedukasi masyarakat terkait penggunaan antibiotik yang benar,” tegasnya.
- APPI Geram Ada ASN Santai dan Merokok di Saat Jam Kerja
- Proyek RISE Jadi Andalan Makassar Atasi Sanitasi dan Banjir Perkotaan
- KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Politisi PDIP
- Atasi Krisis Air Bersih di Buloa, BPBD Makassar Gandeng Yonsipur Kodam XIV/Hasanuddin
- Golkar Lutra Merapat, Appi Kantongi Dukungan 20 DPD
BBPOM juga mendorong kepatuhan seluruh fasilitas kefarmasian untuk tidak menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter, serta pengawasan ketat pada penggunaan antibiotik berlebihan di peternakan yang berisiko memindahkan residu ke manusia.
Sinergi Multi-Sektor untuk Keamanan Pangan dan UMKM
Pertemuan ini lebih dari sekadar silaturahmi. Diskusi difokuskan pada penyatuan langkah menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat rasional, hingga pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Yosef menjelaskan, BBPOM memiliki program intervensi keamanan pangan yang dapat disinergikan dengan Pemkot, mulai dari sekolah, keluarga, hingga pasar komunitas. “Fokus kami adalah menanamkan kesadaran keamanan pangan sejak dini,” jelasnya.
Di sektor ekonomi, BBPOM siap mendukung UMKM Makassar, yang saat ini masih di bawah 50 pelaku usaha memiliki izin edar BPOM. Berbagai insentif seperti pendampingan perizinan, pengujian produk gratis, hingga keringanan biaya disediakan untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
“Izin edar bukan hanya untuk memenuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan branding dan kepercayaan konsumen,” terang Yosef.
BBPOM juga menjanjikan dukungan teknis, termasuk program Sertifikasi Layanan Keliling (Starlink) dan pengujian sampel makanan di lapangan, untuk memastikan produk UMKM aman dan bermutu.
Komitmen Pemkot: Higienitas, Sanitasi, dan Edukasi Publik
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah dengan BBPOM sebagai fondasi pelayanan publik berkualitas.
“Pada prinsipnya, sinergi ini sudah berjalan baik dan ke depan harus terus diperkuat,” ujar Munafri, yang akrab disapa Appi.
Ia menegaskan dua komitmen utama. Pertama, memastikan seluruh UMKM, khususnya di sektor kuliner, memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Kedua, memperbaiki standar toilet di rumah makan yang dinilai berkaitan langsung dengan estetika kesehatan dan citra kota di era digital.
“Di era digital, satu atau dua tempat dengan toilet tidak layak lalu terekspos bisa merusak citra Makassar secara keseluruhan,” tegas Appi.
Wali Kota juga mendukung penuh sosialisasi penggunaan obat yang rasional dan berharap BBPOM aktif dalam edukasi pencegahan penyalahgunaan obat di masyarakat.
Kolaborasi Pemkot Makassar dan BBPOM ini menegaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat membutuhkan pendekatan holistik, mulai dari regulasi seperti SE Antibiotik, penguatan UMKM, hingga perubahan perilaku melalui edukasi berkelanjutan. (*)
About The Author
