MAKASSAR – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Makassar, Andi Muhammad Yasir, secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar di Hotel Aston, Senin (3/2/2025).
Forum ini mengangkat tema “Optimalisasi Infrastruktur Digital untuk Pelayanan Publik yang Inovatif” sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik.
Dalam sambutannya, Yasir menegaskan bahwa era digital telah mengubah tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur digital agar layanan publik lebih transparan dan akuntabel.
“Masyarakat kini menuntut layanan yang lebih terbuka dan akurat. Oleh karena itu, forum ini menjadi momentum strategis untuk mengoptimalkan infrastruktur digital dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Yasir juga menyoroti berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto. Beberapa di antaranya adalah War Room, pembangunan Mal Pelayanan Publik, pemasangan CCTV di lorong-lorong, serta digitalisasi administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.
Ia berharap forum ini dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat pengembangan infrastruktur digital di masa depan.
Sementara itu, Plt Kepala Diskominfo Kota Makassar, Ismawaty Nur, menekankan bahwa forum ini menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan sistem digital yang lebih maju.
Menurutnya, optimalisasi infrastruktur digital akan memperkuat posisi Makassar sebagai Smart City yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
“Transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga membangun ekosistem layanan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat,” kata Ismawaty.
Forum ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil diskusi, yang ditandatangani oleh Plt Kadis Kominfo Kota Makassar, perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, unsur perangkat daerah, serta masyarakat. Kesepakatan ini menjadi landasan sinergi dalam mewujudkan sistem digital yang lebih efektif dan berkelanjutan.
About The Author
