Makassar,–Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) secara serentak dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas perangkat daerah, Selasa (11/11/2025). Pada kesempatan itu hadir pula Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati M.Si, menandakan bahwa aspek agraria dan pertanahan dianggap elemen krusial dalam proses demokrasi akar rumput ini.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan didampingi Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, ini bertujuan memastikan pesta demokrasi warga berjalan sukses, tertib, dan bermartabat sesuai dengan semangat MULIA.
Kadis Pertanahan dan Seluruh Jajaran Pemerintah Bersinergi
Rapat koordinasi di kantor Balai Kota ini tidak hanya dihadiri oleh camat dan lurah, tetapi juga melibatkan seluruh kepala dinas terkait, termasuk Dra. Hj. Sri Sulsilawati M.Si selaku Kepala Dinas Pertanahan. Kehadiran pejabat yang membidangi urusan tanah ini mengisyaratkan pendekatan yang komprehensif dari Pemkot.
Kolaborasi erat antar-dinas, termasuk Pertanahan, dinilai penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kelancaran pemilihan. Dukungan data dan informasi pertanahan dapat berkontribusi dalam pemutakhiran data kependudukan dan wilayah, yang menjadi dasar penetapan pemilih dan wilayah pemilihan.
Pemilihan RT/RW: Lebih dari Sekadar Seremonial
Dalam paparannya, Wali Kota Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menekankan bahwa peran RT dan RW sangat vital sebagai ujung tombak pemerintahan.
“Kita lakukan pemilihan ini supaya masyarakat bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Kita butuh tokoh masyarakat, orang-orang yang dikenal di wilayahnya, yang punya visi dan mampu melaksanakan kegiatan di lapangan,” tegas Appi.
Appi menegaskan, pemilihan ini bukanlah sekadar acara seremonial, melainkan momentum strategis untuk membangun kolaborasi antara warga dan pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan. Figur ketua RT/RW yang kuat dan legitimate diharapkan dapat memastikan setiap program pemerintah dapat delivered dengan baik hingga ke tingkat warga. (*)