Plt Dewas-Direksi Perusda Makassar
1. PD Pasar Makassar Raya
Direktur Utama: Ali Gauli Arif
Direktur Keuangan: Aiman
Dewan Pengawas: Arlin Ariesta
2. PDAM Makassar
Direktur Utama: Hamzah Ahmad
Direktur Keuangan: Nanang Sutarjo
Dewan Pengawas: Andi Zulkifli Nanda
3. PD Parkir Makassar Raya
Direktur Utama: Adi Rasyid Ali
Direktur Keuangan: Syafri
Dewan Pengawas: Firman Hamid Pagarra
4. PD Terminal Makassar Metro
Direktur Utama: Elber Maqbul Amin
Direktur Keuangan: Amir Hamzah
Dewan Pengawas: Zainal Ibrahim
Makassar,– Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengutak-atik struktur pejabat di empat perusahaan daerah (perusda) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Appi mencopot sejumlah Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi perusda. Lalu menunjuk pelaksana tugas (plt).
Perusda yang mengalami perombakan posisi dewas dan direksinya yakni PDAM, PD Parkir Makassar Raya, PD Pasar Makassar Raya dan PD Terminal Makassar Metro. Penataan ulang kursi dewas dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan tim transisi.
“Setelah mendengarkan hasil dari tim transisi yang berdiskusi dan memberikan masukan kepada kami, kami melihat ini perlu ada pembenahan di wilayah perusda,” ungkap Appi di Balai Kota Makassar, Senin (21/4/2025).
Dia menunjuk dewas yang baru dari perwakilan pejabat Pemkot Makassar. Sementara posisi direksi berasal dari berbagai latar belakang mulai dari politisi hingga kalangan profesional.
“Jadi seluruh yang saya ambil ini dari tim saya yang adalah komponen audit dulu di tempat saya. Jadi satu BUMD, satu dewan pengawas, dua direksinya,” ujarnya.
Dia mengatakan dewas dan direksi baru mulai bekerja terhitung 21 April 2025. Walaupun masih berstatus plt, mereka tetap harus memaksimalkan kinerjanya sampai dewas dan direksi definitif terpilih.
“Kalau kita taruh di situ lalu, dia sama saja dengan yang ada sekarang, apa gunanya kita taruh. Harus ada perubahan besar yang dilakukan di dalam proses ini, meningkatkan PAD, itu tujuan utamanya,” tegas Appi.
Tak Ada Kaitan dengan Pilkada
Wali Kota menegaskan penunjukan direksi di 4 perusda Makassar bukan atas dasar politik balas budi yang berkaitan dengan Pilkada Makassar. Dia menegaskan, penetapan nama-nama direksi berdasarkan kemampuan atau kompetensinya.
“Tidak ada ji (politik balas budi yang berkaitan dengan Pilkada Makassar),” tegas Appi kepada wartawan.
Dia mengatakan, direksi yang baru memiliki pengalaman di bidangnya. Salah satu contohnya, Hamzah Ahmad ditunjuk menjadi Plt Dirut PDAM Makassar karena pernah menjabat di posisi tersebut.
“Kalau orang baru lagi masuk di situ, ini akan butuh waktu. Jangan sampai kita butuh waktu lagi 6 bulan untuk mencocokkan itu,” paparnya.
Appi juga menanggapi sosok politisi atau ketua partai yang mengisi posisi direksi perusda. Dia memastikan kader atau pengurus parpol yang ditunjuk direksi BUMD akan mengundurkan diri dari jabatan politiknya.
“Orang partai dan akan mundur dari partai. Itu bapak Adi kenapa ada di situ (Plt Dirut PD Parkir) karena pengalamannya di DPRD selama tiga periode sangat bersentuhan dengan ini dan saya yakin beliau bisa menjalankan ini,” jelasnya.
Sementara itu mengenai PD Rumah Potong Hewan (RPH) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kedua perusda itu dianggap butuh penanganan dan izin khusus untuk bisa dilakukan perombakan struktur kelembagaannya.
“Kalau BPR harus ada (izin) OJK, kalau RPH lagi tidak ada kegiatan. Saya akan dudukkan detail karena rencananya RPH ini kita akan menjadikan perseroda pangan. Jadi memang harus ada tim sendiri yang akan merespons ini,” paparnya.
Dia memastikan dewas dan direksi berstatus plt tetap bekerja sampai pejabat definitif dilantik. Posisi dewas dan direksi definitif akan dipilih melalui seleksi terbuka lelang jabatan atau open bidding.
“(Masa tugas plt dewas dan direksi) sampai ditemukan definitif, aturannya 6 bulan. Tapi ini insyaallah kurang 3 bulan kita sudah akan mendapatkan direksi yang baru definitif,” jelasnya.
Appi belum merinci kapan lelang jabatan dewas dan direksi perusda akan dibuka. Namun dewas dan direksi berstatus plt saat ini diberi kesempatan untuk bisa mendaftar dalam seleksi nantinya.
“Kita akan buka (lelang jabatan), sistemnya timsel akan membuat aturan untuk itu. Setelah disusun prosesnya akan berjalan, mungkin dua bulan lagi lah baru jalan. Jadi semua yang mau ikut persiapkan dirilah,” katanya. (*)
About The Author
