Makassar,–DPRD Kota Makassar kembali melayangkan kritik keras terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap belum mampu menangani persoalan-persoalan krusial masyarakat, termasuk lemahnya pengawasan perizinan dan keberadaan gudang ilegal dalam kota yang terus menuai keluhan.

Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi saat di konfirmasi Kamis (8/5/2025), mengungkapkan bahwa banyak OPD belum menunjukkan kinerja optimal.

“Ada lebih dari 30 OPD yang kami pantau, namun masih banyak yang belum bergerak maksimal. Kasus perizinan yang lemah dan gudang dalam kota menjadi sorotan utama kami,” ujarnya.

Ia menilai sebagian besar pelaku usaha belum memahami secara menyeluruh perbedaan fungsi antara toko dan gudang. Situasi ini berpengaruh langsung terhadap kenyamanan warga di sekitar. “Pemerintah seharusnya intens melakukan edukasi. Ketidaktahuan masyarakat bukan alasan untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi,” ucap Pahlevi.

Politisi dari Fraksi Gerindra itu juga mengungkapkan kondisi fasilitas pemerintahan tingkat bawah yang memprihatinkan. “Ada kantor kelurahan yang bocor saat hujan. Pegawai terpaksa pindah ruangan. Ini bukan hanya soal fisik bangunan, tapi soal keseriusan pemerintah dalam memberi pelayanan terbaik,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi A lainnya, Zulhajar, menyoroti lambannya birokrasi dalam merespons kebutuhan publik. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang responsif, tidak terbatas pada jam kerja. “Masyarakat butuh kepastian, minimal saat menghubungi, ada yang merespons,” ucap politisi PKB tersebut.

Menjelang pergantian kepemimpinan, DPRD menekankan pentingnya kesinambungan program yang benar-benar pro-rakyat. Ia menyambut baik sejumlah program Wali Kota saat ini, namun menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasinya.

Keluhan warga, seperti pengelolaan sampah, kerusakan infrastruktur, hingga persoalan banjir musiman, terus menjadi perhatian. Ia berharap pasangan terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, membawa perubahan nyata.

Langkah awal Pemkot dalam melakukan normalisasi drainase mendapat apresiasi, namun DPRD menekankan solusi jangka panjang yang menyeluruh. “Tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam. Persoalan banjir butuh pendekatan yang serius dan sistematis,” ujarnya.

DPRD juga mengingatkan OPD terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Satgas Drainase, agar mengedepankan inovasi dalam menghadapi tantangan perkotaan. “Tanpa inovasi, kita akan terus berputar pada masalah yang sama dari tahun ke tahun,” katanya.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam mengawal jalannya kebijakan publik. “Kami di DPRD memiliki keterbatasan. Keterlibatan warga sangat menentukan arah kebijakan tetap berada pada jalurnya,” ucapnya.

Ia menutup dengan harapan agar digitalisasi layanan publik terus dikembangkan. “Langkah Sekretariat DPRD menghadirkan aplikasi pengaduan online adalah langkah maju. Kami dorong OPD lain agar mengikuti jejak ini,” ujarnya.

Bagi DPRD, pelayanan publik tidak hanya soal sistem kerja, tetapi juga wujud nyata dari keberpihakan negara kepada warganya. “Pelayanan adalah wajah negara. Bukan hanya soal prosedur, tapi tentang rasa hormat terhadap setiap warga,” katanya.(*)