Makassar,–Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham, selama 100 hari pertama masa pemerintahan mereka.

Menurut Kasrudi, program 100 hari kerja yang dicanangkan Munafri tidak berjalan secara efektif. Ia menilai Wali Kota terlalu banyak melakukan kegiatan seremoni tanpa hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Seharusnya pada 100 hari kerja ini, Wali Kota Makassar lari kencang berlomba merealisasikan janji politiknya. Unjuk gigi melakukan yang terbaik. Tapi yang saya lihat, rakyat belum merasakan apapun hasil kerjanya,” kata Kasrudi, Jumat (16/5/2025).

Kasrudi juga mengkritik langkah politik Munafri yang dinilai ingin naik kelas menjadi Ketua Golkar Sulawesi Selatan. Saat ini, Munafri masih menjabat sebagai Ketua Golkar Kota Makassar.

“Bukan malah sibuk ingin jadi ketua Golkar tingkat provinsi. Saya yakin, kalau Pak Appi kerjanya bagus di Makassar, jabatan akan mengikut dengan sendirinya. Saya berharap Wali Kota fokus urus warga Makassar, jangan terbelah-belah. Karena amanah yang diberikan masyarakat ini tidak main-main,” tegasnya.

Kasrudi turut menyoroti belum diterimanya salinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029 oleh DPRD. Padahal, dokumen tersebut telah dipaparkan Munafri dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Lapangan Karebosi pada Senin (5/5/2025) lalu.

Dalam RPJMD itu tercantum visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan” yang mencerminkan tekad Pemkot untuk menjadikan Makassar sebagai pusat pertumbuhan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Kasrudi juga mengkritisi rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Perumda PDAM Makassar terhadap sekitar 400 karyawan. Ia menilai kebijakan tersebut dapat memicu persoalan sosial di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

“PHK ini dampaknya luar biasa bagi perekonomian. Orang-orang yang terdampak PHK yang menurut catatan hampir menyentuh 1.000 orang ini, mereka harus menafkahi keluarganya. Seharusnya pemerintah kota memikirkan nasib mereka dan memberi solusi,” tuturnya.

Isu status tenaga honorer juga menjadi perhatian Kasrudi. Ia menyebut bahwa saat ini Pemkot Makassar tengah mengevaluasi tenaga honorer yang belum mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta yang tidak terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Lebih lanjut, Kasrudi menyoroti belum optimalnya penempatan pejabat definitif di berbagai posisi strategis Pemkot Makassar. Ia menilai, banyak jabatan masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), termasuk direksi Perusahaan Daerah (Perusda).

“Kondisi seperti ini harusnya segera dibereskan agar program Wali Kota segera berjalan. Ujung-ujungnya masyarakat Kota Makassar yang dirugikan,” pungkasnya. (*)