Makassar,–-Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konferensi pers rilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan hingga 31 Mei 2025. Acara yang berlangsung di Gedung Keuangan Negara Makassar ini juga disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kemenkeu.

Press Conference ini di hadiri Kakanwil DJBC Sulbagsel Djaka Kusmantara, Kakanwil DJP Sulselbartra Hermiyana, Kakanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel, Kakanwil DJPb Provinsi Sulsel  Supendi dan Moderator Widyaswara BDK Makassar Heru Cahyono.

Dalam pemaparannya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 5,78% (yoy), melampaui angka pertumbuhan nasional sebesar 4,87% dan menjadi yang tertinggi sejak 2022. Capaian ini sejalan dengan target Rencana Pembangunan Daerah 2024–2026.

Inflasi tahunan (yoy) di bulan Mei berhasil ditekan ke angka 2,04%, turun 0,34% secara bulanan. Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) juga naik 0,74%, menunjukkan perbaikan daya beli petani di Sulsel.

Kinerja Penerimaan Negara dan Sinergi Antar Instansi

Hingga Mei 2025, penerimaan pajak di Sulsel mencapai Rp3,61 triliun atau 27,26% dari target tahunan. Meski mengalami penurunan 9,64% secara tahunan, DJP Sulselbartra terus mendorong optimalisasi dengan Program Sinergi Reformasi (JoPro) bersama DJBC, DJA, dan Sesditjen, yang menyasar 46 wajib pajak potensial dengan potensi penerimaan tambahan Rp200 miliar.

Penerimaan bea dan cukai sebesar Rp132,9 miliar juga mengalami kontraksi, namun bea keluar tumbuh signifikan sebesar 186,49% berkat ekspor kakao dan kernel kelapa sawit.

Belanja Negara Dorong Pembangunan Prioritas

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp6,42 triliun, sedangkan belanja Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp12,71 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi dengan realisasi Rp9,45 triliun, diikuti oleh DAK Non Fisik dan Dana Desa.

Kredit dan Program Tematik: Dorong Ekonomi Rakyat

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp6,58 triliun kepada 116.919 debitur, sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) tersalurkan Rp48,32 miliar. Program “Makan Bergizi Gratis” juga berhasil menjangkau 120.838 siswa, 471 ibu hamil dan menyusui, serta 513 balita, dengan anggaran sebesar Rp110 miliar.

Dorong Kemandirian Desa Lewat Koperasi dan BUMDes

Program prioritas Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan perkembangan positif. Dari 2.266 desa di Sulawesi Selatan, 2.253 desa telah memiliki BUMDes. Program ini diharapkan menjadi pilar kemandirian ekonomi desa dan mendukung pasokan bahan baku untuk program gizi.

Dukungan Fiskal Masih Dominan

Dari total pendapatan daerah sebesar Rp16,6 triliun, TKD masih menyumbang porsi terbesar yaitu Rp12,71 triliun, menunjukkan masih kuatnya ketergantungan daerah pada dukungan pusat. Hal ini menjadi catatan penting untuk mendorong kemandirian fiskal Pemda di masa depan.

Konferensi pers ini menghadirkan empat narasumber dari empat Kanwil vertikal Kementerian Keuangan di Sulsel: DJP, DJBC, DJPb, dan DJKN, serta dimoderatori oleh Widyaiswara BDK Makassar. (*)