Makassar,—Pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi dengan lembaga peradilan dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang kerap memicu sengketa. Wali Kota Makassar didampingi Kepala Dinas Pertanahan, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si, menerima kunjungan audiensi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PN TUN) Makassar di Kantor Wali Kota, Rabu (6/8/2025).  

Pertemuan strategis ini digelar untuk membahas langkah konkret penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang kerap menghambat pembangunan dan memicu konflik di masyarakat.

“Ini momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan keputusan hukum, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih wewenang,” tegas Sri Sulsilawati.  

Wali Kota Makassar menyambut baik inisiatif PN TUN dalam membuka ruang dialog. “Dengan sinergi ini, kami berharap proses penyelesaian sengketa lahan bisa lebih cepat, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi warga,” ujarnya.  

Kedua pihak sepakat membentuk tim percepatan penyelesaian sengketa, termasuk optimalisasi mediasi dan sosialisasi aturan pertanahan kepada masyarakat. Langkah ini dinilai krusial mengingat maraknya kasus perebutan lahan dan izin yang belum tuntas di Makassar.  (*)