Makassar,–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terus memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan siber, khususnya melalui pemanfaatan layanan Sandi Data.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi untuk memastikan tata kelola pemerintahan digital berjalan lebih aman, transparan, dan terpercaya.
Pertemuan tersebut berlangsung saat Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Sultan Rakib, menerima kunjungan tim BSSN di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 21 Agustus 2025.
- 8.854 Honorer Makassar Jadi PPPK & Ribuan Masuk PJLP
- Munafri Pimpin Rapat Sinergi Pengawasan Keselamatan Transportasi Mudik
- Gubernur Sulsel Dukung Penertiban PKL di Makassar, Ingatkan Masalah Sampah dan Lingkungan
- Munafri-Aliyah Tekankan RKPD 2027 Jadi Instrumen Pembangunan Yang Berdampak Langsung bagi Masyarakat
- JNE Content Competition 2026 Dibuka, Hadiah Ratusan Juta hingga Umrah & Holy Land
Sultan Rakib menegaskan, kehadiran BSSN menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga perlindungan data. Menurutnya, keamanan data memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
“Kehadiran BSSN menjadi wujud nyata sinergi pusat dan daerah dalam menjaga keamanan siber. Dengan adanya layanan Sandi Data, kami berharap perlindungan data Pemerintah Provinsi Sulsel semakin optimal, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih aman dan terpercaya,” tuturnya.
Perwakilan BSSN, Fajar Hariyanto, menjelaskan bahwa Sandi Data merupakan layanan yang dirancang untuk melindungi data pemerintah dari potensi kebocoran dan serangan siber.
Ia menyebutkan, BSSN telah melalui tahapan pra-implementasi, identifikasi aset digital di Pemprov Sulsel, hingga uji coba fungsionalitas dan performa sistem.
“Kemarin kita sudah melaksanakan implementasi Sandi Data. Sebelumnya kami juga sudah melakukan pra-implementasi, untuk mengidentifikasi aset yang ada di Provinsi Sulsel, dan kemarin kami sudah berhasil melakukan implementasi, sudah kita uji juga untuk fungsionalitas dan performanya,” ungkapnya.
Ia optimistis layanan ini dapat meningkatkan perlindungan data pemerintah daerah dari ancaman kebocoran maupun penyalahgunaan.
Selain Sandi Data, BSSN dan Pemprov Sulsel sebelumnya juga telah menjalin kerja sama dalam pemanfaatan tanda tangan elektronik. Kerja sama ini dinilai sebagai langkah berkelanjutan untuk mendorong transformasi digital yang lebih aman.
“Kerjasama yang terjalin antara Pemprov Sulsel dengan BSSN, kami nilai sangat baik dari beberapa yang sudah dilakukan. Sebelumnya juga sudah ada tanda tangan elektronik, dan yang terbaru juga ada kerjasama mengenai layanan Sandi Data ini. Jadi untuk depannya mungkin akan banyak interaksi antara Provinsi Sulsel dan BSSN,” jelasnya. (*)



