Makassar, -–Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sulawesi Selatan hingga 30 September 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini diungkapkan dalam konferensi pers Kantor Wilayah Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/10/2025).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulseltrabar) Wibawa Pram Sihombing menyampaikan, kinerja fiskal Sulsel hingga triwulan III tahun ini masih terjaga dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pendapatan negara sudah mencapai Rp10,51 triliun atau 62,47 persen dari target. Ini menunjukkan realisasi yang cukup solid, terutama dari penerimaan perpajakan dan PNBP,” ujarnya.

Pendapatan Negara Capai Rp10,51 Triliun

Realisasi pendapatan negara di Sulsel terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp7,30 triliun dan PNBP Rp2,9 triliun.
Dari sektor pajak, kontribusi terbesar berasal dari PPh Rp3,42 triliun dan PPN Rp3,21 triliun.
Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp271 miliar atau 77,16 persen dari target, dengan porsi terbesar dari bea masuk Rp162,9 miliar.

PNBP didominasi oleh kontribusi Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2 triliun, diikuti PNBP lainnya Rp936,9 miliar.

Belanja Negara Dorong Aktivitas Ekonomi Daerah

Realisasi belanja negara di Sulsel mencapai Rp36,92 triliun atau 67,01 persen dari pagu, dengan belanja pemerintah pusat Rp13,5 triliun dan transfer ke daerah Rp23,4 triliun.
Belanja pemerintah pusat banyak terserap untuk belanja pegawai Rp8,1 triliun dan belanja barang Rp4,5 triliun, mencerminkan fokus pada penguatan layanan publik dan pemerintahan.

Belanja modal juga diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti Jalan Irigasi Gilireng Kiri (Wajo), Jembatan Gantung Minasa Upa dan Benteng Pattiro (Soppeng), serta fasilitas pelabuhan di Selayar.
Program bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah disalurkan kepada 5.000 penerima di 11 kabupaten/kota dengan nilai Rp78,7 miliar.

Transfer ke Daerah Capai Rp23,4 Triliun

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 74,11 persen atau Rp23,4 triliun dari total pagu Rp31,6 triliun.
Komponen terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp16,6 triliun, disusul DAK Rp4,4 triliun, Dana Desa Rp1,6 triliun, dan Dana Bagi Hasil Rp604,9 miliar.
Dana tersebut mendukung pembangunan fasilitas publik seperti perpustakaan desa di Luwu Timur, rehabilitasi sekolah di Pinrang, dan rekonstruksi jalan di Parepare.

• Appi Kenang Alm H Bahtiar Bakri Sebagai Sosok Penopang Politiknya
• Makassar Half Marathon 2026 Targetkan Lonjakan Peserta Jadi 12.000 Pelari
• Kepala Bapenda Makassar Minta Maaf, Proses Transisi Server Pengaruhi Pelayanan
• Wali Kota Makassar Resmikan AMP PT Tujuh Wali Wali, Dorong Peran Swasta Dukung Pembangunan Infrastruktur Kota
• Masuk Tahap Pengadaan, Pemkot Makassar Mulai Bangun Edufam Barombong dan Sudiang

Program Pemerintah Berdampak Langsung ke Masyarakat

Beberapa program nasional turut memberi dampak signifikan bagi masyarakat Sulsel, di antaranya:

Program Makan Bergizi Gratis untuk 1,17 juta siswa di 1.314 sekolah.

Tunjangan Profesi Guru senilai Rp1,78 triliun bagi 162.511 guru.

Pendirian 14 Sekolah Rakyat dengan dana Rp18,2 miliar.

Koperasi Merah Putih sebanyak 3.059 unit tersebar di desa dan kelurahan.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp1,89 triliun untuk 15.213 unit rumah.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp12,2 triliun kepada 210.717 debitur, didominasi sektor pertanian dan perdagangan.

Wibawa Pram Sihombing, menambahkan bahwa kinerja fiskal Sulsel masih bergantung pada dukungan dana pusat.

“Pemerintah daerah perlu terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan aset negara yang lebih produktif,” ungkapnya. (*)