Makassar,–Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si, mengambil peran aktif dalam Koordinasi Penyelesaian Isu Strategis Pertanahan dan Tata Ruang yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Pertemuan strategis ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyelesaian masalah pertanahan yang selama ini menghambat pembangunan di Sulawesi Selatan.

Dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka ruang dialog untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di wilayah ini.

Acara yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel ini dihadiri oleh jajaran pemerintahan provinsi dan kota, termasuk Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si yang hadir didampingi Sekretaris Dinas Pertanahan, Dr. Daniati, S.STP., M.H.

Kehadiran pejabat eselon II Pemkot Makassar ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti instruksi menteri untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan yang selama ini menjadi ganjalan dalam percepatan pembangunan, terutama di ibu kota provinsi.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, serta sejumlah kepala dinas terkait lintas sektor. Forum ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam mengatasi tantangan kompleks di bidang pertanahan.

Sinergi Pusat-Daerah untuk Penyelesaian Konkret

Dalam sambutannya, Menteri Nusron Wahid menekankan pentingnya kolaborasi antara kementeriannya dengan pemerintah daerah. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menghambat investasi dan pembangunan,” ujarnya.

Pernyataan menteri ini langsung disambut positif oleh jajaran pemerintah daerah. Kehadiran Kadis Pertanahan Makassar, Sri Sulsilawati beserta jajarannya menunjukkan kesiapan teknis untuk menerjemahkan kebijakan pusat into actionable plans di tingkat lapangan. (*)

Dampak Langsung bagi Masyarakat Makassar

Melalui koordinasi tingkat tinggi ini, diharapkan dapat tercipta terobosan dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang selama ini dialami masyarakat Makassar. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama antara lain:

1. Optimalisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)
2. Penyelesaian sengketa pertanahan yang menghambat pembangunan
3. Penertiban alih fungsi lahan
4. Penyelarasan RTRW Kota Makassar dengan RDTR Nasional
5. Percepatan pelayanan pertanahan untuk program strategis nasional

Komitmen Kadis Pertanahan Makassar

Sebagai kepala dinas yang membidangi pertanahan di ibu kota provinsi, Dra. Hj. Sri Sulsilawati menyatakan komitmennya untuk menjadikan momentum ini sebagai peluang mempercepat berbagai program prioritas. “Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kami yakin dapat mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan transparan, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Makassar,” tegasnya.

Optimisme Pembangunan Berkelanjutan

Langkah strategis yang diambil melalui forum koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. Penyelesaian isu strategis pertanahan dan tata ruang bukan hanya akan membawa kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga mendukung iklim investasi yang sehat dan pembangunan infrastruktur yang terencana.

Dengan ditindaklanjutinya hasil pertemuan ini oleh Kadis Pertanahan Makassar dan jajaran, diharapkan dalam waktu dekat masyarakat dapat merasakan dampak positif dari sinergi pusat-daerah dalam bidang pertanahan dan tata ruang.