Makassar,–Dalam upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis data akurat, Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Tim Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga. Rapat yang berlangsung pada Kamis (13/11/2025) ini dihadiri langsung oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian, Marlina Tawang, S.Sos., M.Adm.SDA.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar di Ruang Rapat Sipakalebbi, Kantor Wali Kota ini, bertujuan menyelaraskan data dan informasi antar seluruh perangkat daerah.

Kolaborasi Data untuk Perencanaan yang Holistik

Kehadiran perwakilan dari Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam forum ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Data pertanahan, seperti kepemilikan tanah, luas lahan, dan sebaran permukiman, merupakan variabel kunci yang tak terpisahkan dari analisis kependudukan dan perencanaan keluarga.

Integrasi antara data kependudukan dari DPPKB dengan data spasial dan pertanahan dari Dinas Pertanahan diharapkan dapat menghasilkan sebuah profil kependudukan yang lebih komprehensif dan multidimensional. Hal ini penting untuk memetakan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari kepadatan penduduk, ketersediaan lahan untuk permukiman, hingga perencanaan kawasan yang lebih tertib.

Dukungan Penuh Dinas Pertanahan untuk Akurasi Data

Sebagai institusi yang mengelola data fundamental terkait tanah dan ruang, Dinas Pertanahan Kota Makassar menyatakan dukungan penuh terhadap upaya integrasi data ini. Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya untuk kepentingan program Keluarga Berencana, tetapi juga untuk mendukung visi pembangunan Kota Makassar secara keseluruhan.

Penyusunan profil kependudukan yang holistik merupakan fondasi bagi kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Data yang terpadu memungkinkan Pemerintah Kota Makassar untuk:

1. Memetakan Kebutuhan Infrastruktur: Menyesuaikan pembangunan infrastruktur seperti perumahan, jalan, dan fasilitas umum dengan sebaran dan proyeksi pertumbuhan penduduk.
2. Perencanaan Tata Ruang yang Lebih Baik: Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang realistis dan berbasis data kependudukan serta kepemilikan tanah yang akurat.
3. Penanggulangan Kemiskinan yang Tepat Sasaran: Mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan kepadatan dan kerentanan sosial tinggi untuk intervensi program yang lebih tepat. (*)