Makassar,–Kinerja fiskal pemerintah di Sulawesi Selatan hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan ketahanan yang solid, dengan realisasi belanja negara mencapai Rp41,95 triliun. Angka ini setara dengan 75,41% dari pagu anggaran, didorong oleh akselerasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang masif.

Data tersebut dirilis dalam konferensi pers oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Selasa (25/11/2025). Dari sisi penerimaan, negara telah mengumpulkan Rp11,8 triliun atau 69,96% dari target.

Penerimaan didominasi oleh sektor perpajakan yang mencapai Rp8,2 triliun (61,78% target), dengan kontributor utama PPh (Rp3,8 triliun) dan PPN (Rp3,7 triliun). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target, mencetak Rp3,3 triliun (101,80%), dimana sebagian besar berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,2 triliun.

• Aksi Cepat BPBD, Pohon Tumbang di Jalan Langsung Dibersihkan
• BPBD Makassar Tegaskan Siaga 24 Jam Usai Instruksi Wali Kota
• BPBD Makassar Pimpin Pencarian Warga Tenggelam di Waduk Nipa-nipa
• Menteri Agama Luncurkan Kampung Keren dan Gerakan Eco-Pesantren di Pesantren Al-Ikhlas Ujung
• Cuaca Ekstrem Mengintai, Wali Kota Makassar Instruksikan Jajaran Siaga 24 Jam

Fokus pada Penguatan Layanan Publik

Di sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel tercatat Rp15,9 triliun (66,24% pagu). Penyerapan anggaran ini difokuskan pada penguatan layanan publik, yang tercermin dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp8,9 triliun untuk membiayai gaji dan tunjangan sekitar 108 ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, Guru/Dosen, PNS, dan PPPK.

Belanja Barang juga menyerap Rp5,7 triliun yang dialokasikan untuk operasional 767 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel. Sementara Belanja Modal sebesar Rp1,3 triliun diwujudkan dalam sejumlah proyek infrastruktur, seperti Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri di Wajo, jembatan gantung di berbagai lokasi, serta fasilitas pelabuhan di Kepulauan Selayar.

Dukungan fiskal pusat ke daerah juga sangat signifikan, dengan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp26,0 triliun (82,40% pagu). Dana ini, yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Desa, antara lain digunakan untuk membangun Posyandu Balirejo di Luwu Timur dan merehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 2 Barru.

Dampak Langsung ke Masyarakat

Siaran pers tersebut juga menyoroti sejumlah program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,27 juta siswa di 24 kabupaten/kota. Sementara itu, Tunjangan Profesi Guru telah disalurkan senilai Rp2,52 triliun kepada 221.867 guru.

Di sektor riil, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencatat angka Rp13,79 triliun yang dinikmati oleh 237.837 debitur, dengan sektor pertanian (Rp6,97 triliun) dan perdagangan (Rp4,31 triliun) sebagai penyerap terbesar. Kabupaten Bone disebut sebagai wilayah dengan distribusi KUR terbesar.

Program pemerataan lainnya juga berjalan on the track, seperti pendirian 3.059 Koperasi Merah Putih, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 17.213 unit senilai Rp2,15 triliun, dan pembangunan 16 Sekolah Rakyat.

Kesimpulan: Kinerja Positif dengan Catatan

Kinerja fiskal Sulsel hingga Oktober 2025 dinilai berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tiga saluran utama: belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, siaran pers ini juga mengingatkan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah, mengingat tingginya ketergantungan pada dana pusat.

Dengan realisasi yang solid di hampir semua sektor, APBN membuktikan perannya sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.