APBN Sulsel Tembus Rp41,95 Triliun, Penguatan Layanan Publik dan KUR Jadi Andalan
macassar Makassar,–Kinerja fiskal pemerintah di Sulawesi Selatan hingga akhir Oktober 2025 menunjukkan ketahanan yang solid, dengan realisasi belanja negara mencapai Rp41,95 triliun. Angka ini setara dengan 75,41% dari pagu anggaran, didorong oleh akselerasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang masif.
Data tersebut dirilis dalam konferensi pers oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Selasa (25/11/2025). Dari sisi penerimaan, negara telah mengumpulkan Rp11,8 triliun atau 69,96% dari target.
Penerimaan didominasi oleh sektor perpajakan yang mencapai Rp8,2 triliun (61,78% target), dengan kontributor utama PPh (Rp3,8 triliun) dan PPN (Rp3,7 triliun). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru melampaui target, mencetak Rp3,3 triliun (101,80%), dimana sebagian besar berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp2,2 triliun.
- JNE Content Competition 2026 Dibuka, Hadiah Ratusan Juta hingga Umrah & Holy Land
- Kantor Baru DWP Diresmikan, Wali Kota Munafri Tekankan Peran Pemberdayaan Keluarga
- DJP Sulselbartra Apresiasi Pemkot Makassar, Munafri Jadi Panutan Lapor SPT Lebih Awal
- Mendag Pantau Pasar Terong hingga Ritel Modern, Harga Pangan Makassar Relatif Terkendali
- Munafri Minta Warga Jaga Ketertiban, Hindari Konvoi Tembak-Tembakan
Fokus pada Penguatan Layanan Publik
Di sisi belanja, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulsel tercatat Rp15,9 triliun (66,24% pagu). Penyerapan anggaran ini difokuskan pada penguatan layanan publik, yang tercermin dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp8,9 triliun untuk membiayai gaji dan tunjangan sekitar 108 ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, Guru/Dosen, PNS, dan PPPK.
Belanja Barang juga menyerap Rp5,7 triliun yang dialokasikan untuk operasional 767 satuan kerja di 52 Kementerian/Lembaga di Sulsel. Sementara Belanja Modal sebesar Rp1,3 triliun diwujudkan dalam sejumlah proyek infrastruktur, seperti Pembangunan Jalan Irigasi Gilireng Kiri di Wajo, jembatan gantung di berbagai lokasi, serta fasilitas pelabuhan di Kepulauan Selayar.
Dukungan fiskal pusat ke daerah juga sangat signifikan, dengan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp26,0 triliun (82,40% pagu). Dana ini, yang terdiri dari DAU, DAK, dan Dana Desa, antara lain digunakan untuk membangun Posyandu Balirejo di Luwu Timur dan merehabilitasi ruang kelas di SMP Negeri 2 Barru.
Dampak Langsung ke Masyarakat
Siaran pers tersebut juga menyoroti sejumlah program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,27 juta siswa di 24 kabupaten/kota. Sementara itu, Tunjangan Profesi Guru telah disalurkan senilai Rp2,52 triliun kepada 221.867 guru.
Di sektor riil, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencatat angka Rp13,79 triliun yang dinikmati oleh 237.837 debitur, dengan sektor pertanian (Rp6,97 triliun) dan perdagangan (Rp4,31 triliun) sebagai penyerap terbesar. Kabupaten Bone disebut sebagai wilayah dengan distribusi KUR terbesar.
Program pemerataan lainnya juga berjalan on the track, seperti pendirian 3.059 Koperasi Merah Putih, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 17.213 unit senilai Rp2,15 triliun, dan pembangunan 16 Sekolah Rakyat.
Kesimpulan: Kinerja Positif dengan Catatan
Kinerja fiskal Sulsel hingga Oktober 2025 dinilai berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tiga saluran utama: belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR. Namun, siaran pers ini juga mengingatkan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah, mengingat tingginya ketergantungan pada dana pusat.
Dengan realisasi yang solid di hampir semua sektor, APBN membuktikan perannya sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.
About The Author
