Makassar,–Kinerja keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir November 2025 menunjukkan ketahanan fiskal yang positif, dengan realisasi pendapatan yang terjaga dan belanja pemerintah yang terfokus pada program prioritas serta pemerataan. Data tersebut dirilis oleh Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel dalam konferensi pers yang digelar hari ini.

Pendapatan Negara Tumbuh Solid

Hingga 30 November 2025, total penerimaan negara di Sulsel mencapai Rp13,3 triliun, atau 78,99% dari target tahunan. Sektor perpajakan masih menjadi andalan, dengan kontribusi Rp9,3 triliun (70,11% dari target). Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN & PPnBM) bersama-sama menyumbang Rp8,5 triliun.

Yang patut dicatat, kinerja di sektor kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melampaui target. PNBP, yang mayoritas bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU), mencapai Rp3,6 triliun atau 112,94% dari target, menunjukkan optimasi aset negara.

Belanja Pemerintah Fokus pada Penguatan Layanan dan Daerah

• IPM Makassar 2025 Tembus Peringkat 7 Nasional, Pemkot Klaim Hasil Pembangunan
• Drum Corps Makassar Borong 18 Piala JDCI 2025Borong 18 Piala JDCI 2025
• UMK Makassar 2026 Resmi Rp4,14 Juta, Lebih Tinggi dari UMP Sulsel
• Refleksi Akhir Tahun DPRD: Munafri–Aliyah Tekankan Kolaborasi DPRD dan Pemkot untuk Kemajuan Kota
• Munafri: Koperasi Merah Putih Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Di sisi belanja, pemerintah telah menyalurkan Rp47,28 triliun ke Sulsel, atau 84,62% dari pagu yang dialokasikan. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp18 triliun didominasi oleh Belanja Pegawai (Rp9,8 triliun) untuk membayar gaji dan tunjangan sekitar 108 ribu aparatur, termasuk TNI/Polri, guru, dosen, PNS, dan PPPK. Belanja Barang senilai Rp6,6 triliun menunjang operasional 767 satuan kerja.

Belanja Modal sebesar Rp1,5 triliun digunakan untuk sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, revitalisasi benteng bersejarah, dan pengembangan fasilitas pelabuhan di Kepulauan Selayar.

Transfer ke Daerah dan Program Penyejahtera Masyarakat

Dukungan fiskal pusat ke daerah sangat signifikan, dengan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp29,3 triliun (92,61% dari pagu). Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar (Rp19,9 triliun), diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp6,5 triliun. Dana-dana ini telah dimanfaatkan untuk peningkatan posyandu, pengadaan ambulans, rehabilitasi jaringan irigasi, dan sarana pendidikan.

Program-program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi berjalan sesuai rencana:

· Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 1,47 juta siswa di 588 sekolah.
· Tunjangan Profesi Guru senilai Rp3,19 triliun telah disalurkan ke 275.739 guru.
· Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah digelontorkan sebesar Rp15,98 triliun kepada 271.797 debitur, dengan sektor pertanian (Rp8,07 triliun) dan perdagangan (Rp4,90 triliun) sebagai penyerap terbesar, terutama di Kabupaten Bone.
· Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mendukung 21.693 unit rumah senilai Rp2,71 triliun.
· Koperasi Merah Putih telah memiliki 1.110 gerai aktif dengan 3.001 akun Simpanan Koperasi Desa (Simkopdes).

Tantangan Kemandirian Fiskal Daerah

Meski memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, dan penyaluran KUR, Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel menyoroti satu tantangan krusial: tingginya ketergantungan daerah pada dana pusat. Hal ini menegaskan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) dan kemandirian fiskal ke depannya.

Secara keseluruhan, kinerja APBN 2025 di Sulawesi Selatan hingga triwulan ketiga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. (*)