JAKARTA,–Di tengah gejolak ekonomi global yang dipicu proteksionisme Amerika Serikat dan fragmentasi perdagangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 menunjukkan kinerja yang solid dan responsif. Realisasi sementara hingga 31 Desember 2025 mencatat defisif fiskal yang terkendali pada level 2,92% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari asumsi awal 2,53% namun tetap dalam batas aman UU Keuangan Negara.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, melaporkan realisasi APBN 2025 tetap ekspansif dengan tujuan melindungi daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari penyaluran empat paket stimulus berturut-turut sepanjang tahun yang totalnya mencapai Rp110,7 triliun, serta realisasi belanja negara sebesar Rp3.451,4 triliun (95,3% dari pagu).

Resiliensi di Tengah Tantangan Global

Tahun 2025 diwarnai ujian berat, terutama setelah AS memberlakukan tarif resiprokal pada April 2025 yang langsung berdampak pada pelemahan Rupiah dan IHSG. Namun, respon kebijakan yang cepat dan terukur berhasil menstabilkan kondisi. Pertumbuhan ekonomi terjaga di level 5,2%, inflasi terkendali pada 2,5%, dan surplus neraca perdagangan mencapai USD 46 miliar.

“APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi dinamika global. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan structural berhasil menjaga stabilitas dan mendorong pemulihan,” demikian inti paparan resmi pemerintah dalam konferensi pers Realisasi Sementara APBN 2025, Kamis (8/1/2026).

Pendapatan Negara Tumbuh Positif di Kuartal IV

Di sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun (91,7% dari target APBN). Tekanan masih terasa, terutama pada penerimaan pajak yang terkontraksi 15,5% (yoy) di semester I akibat moderasi harga komoditas dan peningkatan restitusi. Namun, perbaikan signifikan terjadi di semester II berkat penyesuaian strategi pengawasan dan penegakan hukum, termasuk kolaborasi dengan Satgasus Polri dan Kejagung.

Sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru menjadi penyelamat, melebihi target dengan realisasi Rp534,1 triliun (104% dari APBN), meski turun 8,6% secara tahunan. Capaian ini didorong kinerja PNBP Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum, meski PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) turun drastis akibat pengalihan dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Belanja Fokus pada Perlindungan dan Prioritas

Pemerintah memastikan belanja negara dialokasikan secara tepat sasaran. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.602,3 triliun (96,3%), dengan penekanan pada program prioritas dan stimulus sosial.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyalurkan Rp51,5 triliun untuk 56,13 juta penerima manfaat dan melibatkan 789 ribu pekerja. Sekolah Rakyat (SR) telah merevitalisasi 166 sekolah dan mendidik 15.895 siswa dari keluarga kurang mampu dengan anggaran Rp6,6 triliun.

Belanja bansos juga tumbuh 20,5% menjadi Rp186,6 triliun, mencakup penebalan kartu sembako, Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), serta perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dan PBI JKN.

Pembiayaan Inovatif dan Efisien

Untuk menutup defisit dan mendanai investasi, pembiayaan APBN mencapai Rp744 triliun (120,7% dari outlook). Pemerintah berhasil melakukan diversifikasi sumber pendanaan dengan menerbitkan Kangaroo Bond senilai AUD 800 juta dan Dimsum Bond senilai CNY 6 miliar untuk pertama kalinya, yang mendapat sambutan sangat positif dari investor internasional.

Strategi pengelolaan kas juga dioptimalkan. Penempatan dana pemerintah sebesar Rp276 triliun di bank-bank BUMN berhasil menurunkan suku bunga pasar (JIBOR, IndONIA) dan mendorong pertumbuhan kredit.

Yang patut dicatat, kepercayaan investor terhadap Surat Berharga Negara (SBN) tetap tinggi. Yield SUN 10 tahun turun 101 basis points menjadi 6,01%, mencerminkan membaiknya persepsi risiko Indonesia. Pasar ritel SBN juga semakin masif, dengan investor muda mendominasi dan total kepemilikan mencapai Rp153 triliun.

Proyeksi ke 2026: Kualitas dan Keberlanjutan

Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas APBN ke depan dengan prinsip collecting more, spending better, dan efficient and sustainable financing. APBN 2025 dinilai telah berperan optimal sebagai shock absorber dan development agent, yang diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.

“Berbagai langkah reformasi fiskal akan terus dilakukan. Targetnya, APBN tidak hanya solid, tetapi juga semakin berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ujar Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam siaran persnya, Kamis (9/1/2026).  (*)