Pajak Digital Tembus Rp48,11 Triliun hingga Februari 2026, Tumbuh Positif di Awal Tahun

Jakarta, – Kontribusi sektor ekonomi digital terhadap penerimaan negara terus menunjukkan tren peningkatan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan dari berbagai sektor usaha ekonomi digital hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp48,11 triliun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa penerimaan tersebut berasal dari empat komponen utama: pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE), pajak atas aset kripto, pajak fintech peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Rincian Penerimaan Pajak Digital

Berikut rincian penerimaan pajak digital hingga 28 Februari 2026:

Komponen	Realisasi Penerimaan
PPN PMSE	Rp37,40 triliun
Pajak Aset Kripto	Rp1,96 triliun
Pajak Fintech (P2P Lending)	Rp4,64 triliun
Pajak SIPP	Rp4,11 triliun
Total	Rp48,11 triliun

PPN PMSE: 223 Pemungut Aktif Setorkan Rp37,4 Triliun

Hingga akhir Februari 2026, DJP telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE. Sepanjang Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data pemungut.

Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 223 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp37.401 triliun. Setoran tersebut terakumulasi sejak pemberlakuan kebijakan pada 2020 hingga 2026, dengan rincian:

2020: Rp731,4 miliar
2021: Rp3,9 triliun
2022: Rp5,51 triliun
2023: Rp6,76 triliun
2024: Rp8,44 triliun
2025: Rp10,32 triliun
2026 (hingga Februari): Rp1,74 triliun

Pajak Kripto Tembus Rp1,96 Triliun

Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp1,96 triliun. Akumulasi tersebut berasal dari:

2022: Rp246,54 miliar
2023: Rp220,89 miliar
2024: Rp620,38 miliar
2025: Rp796,73 miliar
2026 (hingga Februari): Rp84,7 miliar

Penerimaan pajak kripto terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN Dalam Negeri sebesar Rp875,31 miliar.

BACA: KPP Pratama Maros Latih 70 Bendahara Pemerintah Kuasai Penerbitan Bukti Potong Pajak Digital

Pajak Fintech Sumbang Rp4,64 Triliun

Sektor financial technology (fintech), khususnya peer-to-peer lending, telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,64 triliun hingga Februari 2026. Perincian penerimaan tahunan:

2022: Rp446,39 miliar
2023: Rp1,11 triliun
2024: Rp1,48 triliun
2025: Rp1,37 triliun
2026 (hingga Februari): Rp233,12 miliar

Pajak fintech tersebut terdiri atas:

PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT: Rp1,32 triliun
PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN: Rp724,64 miliar
PPN DN atas setoran masa: Rp2,61 triliun

Pajak SIPP Capai Rp4,11 Triliun

Penerimaan dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) tercatat sebesar Rp4,11 triliun hingga Februari 2026, dengan rincian:

2022: Rp402,38 miliar
2023: Rp1,12 triliun
2024: Rp1,33 triliun
2025: Rp1,25 triliun
2026 (hingga Februari): Rp18,1 miliar

Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

DJP: Tren Positif Terus Berlanjut

Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa realisasi penerimaan pajak digital sebesar Rp48,11 triliun menunjukkan kontribusi ekonomi digital yang semakin meningkat terhadap penerimaan negara.

“Meskipun pada Februari 2026 tidak terdapat penunjukan baru, pencabutan, maupun perubahan data Pemungut PPN PMSE, kinerja penerimaan dari sektor ekonomi digital tetap menunjukkan tren yang positif,” ujar Inge dalam keterangan resminya, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan penguatan pengawasan, perluasan basis perpajakan, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi. (*)