Makassar,-– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga Maret 2026 menunjukkan tren positif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui perwakilannya di daerah mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp12,76 triliun atau tumbuh 9,92 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut menjadi indikator kuat bahwa APBN tetap berperan sebagai bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.
Pendapatan Negara Mulai Menguat
Dari sisi penerimaan, total pendapatan negara di Sulsel mencapai Rp3,35 triliun atau 18,20 persen dari target. Penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp2,34 triliun.
Komponen pajak didominasi oleh:
- Pajak Penghasilan (PPh): Rp1,21 triliun
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM): Rp1,27 triliun
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp956,83 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).
Di sektor kepabeanan dan cukai, realisasi mencapai Rp52,43 miliar atau 14,04 persen dari target.
Belanja Negara Dorong Aktivitas Ekonomi
Belanja pemerintah pusat di Sulsel terealisasi Rp4,71 triliun. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pembayaran gaji aparatur hingga pembangunan infrastruktur.
Beberapa proyek infrastruktur yang didanai antara lain:
- Preservasi jalan dan jembatan lintas kabupaten
- Pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo
- Perbaikan akses jalan strategis di sekitar Makassar dan wilayah penyangga
Selain itu, belanja sosial juga mulai berjalan dengan fokus pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Transfer ke Daerah Capai Rp8,05 Triliun
Transfer ke daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,05 triliun atau 30,07 persen dari pagu. Dana ini tersebar merata di seluruh kabupaten/kota, memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama dengan realisasi Rp5,81 triliun, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp2,02 triliun.
Sementara itu, Dana Desa telah tersalurkan Rp151,85 miliar untuk mendukung:
- Ketahanan pangan
- Penanganan stunting
- Program desa berkelanjutan
Dampak Nyata ke Masyarakat
APBN tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dampak langsung ke masyarakat. Hingga Maret 2026, sejumlah program strategis telah berjalan, di antaranya:
- Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1,98 juta penerima
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp4,22 triliun kepada lebih dari 61 ribu debitur
- Pembangunan 16 Sekolah Rakyat
- Produksi padi mencapai 5,39 juta ton
- Penyaluran pembiayaan rumah (FLPP) untuk 3.198 unit
Program-program ini memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak.
APBN Jadi Tameng Ekonomi Daerah
Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga triwulan I 2026 menunjukkan peran vital sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah tekanan global, kebijakan fiskal yang adaptif mampu menjaga momentum pertumbuhan di Sulawesi Selatan.
Dengan belanja yang terus mengalir, transfer ke daerah yang merata, serta dukungan pembiayaan usaha, APBN terbukti menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi regional. (*)