Makassar — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan pada paruh pertama tahun 2026 mencatatkan hasil positif.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan berhasil menembus angka Rp25,94 triliun atau 50,17% dari total pagu anggaran.
Kinerja fiskal yang solid ini sukses mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan II 2026 mencapai 6,88%, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%.
Capaian tersebut dipaparkan oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulsel yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (29/7/2026).
Pendapatan Negara Didominasi Pajak dan Penerimaan BLU
Hingga 30 Juni 2026, total pendapatan negara di Sulawesi Selatan terealisasi sebesar Rp7,21 triliun (39,13% dari target).
Sektor penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan capaian Rp5,06 triliun, yang didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,68 triliun serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp2,41 triliun.
Sementara itu, sektor Kepabeanan dan Cukai menyumbang Rp131,96 miliar. Pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp2,02 triliun (54,57% dari target), di mana layanan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor utama sebesar Rp1,31 triliun.
Penyaluran Transfer ke Daerah Merata di 24 Kabupaten/Kota
Dari total belanja negara, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp11,79 triliun (47,27%). Anggaran ini dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp6,69 triliun—termasuk pembayaran gaji puluhan ribu ASN, TNI/Polri, guru, dan PPPK—serta belanja modal Rp1,76 triliun untuk proyek strategis seperti preservasi jalan nasional dan pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp14,15 triliun atau 52,87% dari pagu Rp26,77 triliun. Penyaluran TKD ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp10,21 triliun.
“Sebaran TKD relatif merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan penyaluran anggaran berjalan optimal di seluruh wilayah untuk mengakselerasi pembangunan serta menghadirkan layanan publik yang berkualitas,” tulis laporan resmi Perwakilan Kemenkeu Sulsel.
Program Prioritas Berdampak Langsung pada Masyarakat
APBN 2026 di Sulawesi Selatan juga memberikan dampak nyata langsung kepada masyarakat melalui berbagai program prioritas, antara lain:
- Program Makan Bergizi Gratis: Telah disalurkan kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
- Dukungan UMKM & Ekonomi: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur dengan subsidi bunga Rp831,25 miliar. Selain itu, penguatan Koperasi Merah Putih mencatatkan dampak ekonomi Rp379,94 juta lewat 28.932 transaksi.
- Ketahanan Pangan & Pendidikan: Sektor pertanian menghasilkan produksi 466.592 ton padi di atas 1,04 juta hektar sawah. Di bidang pendidikan, 16 Sekolah Rakyat telah beroperasi melayani 1.750 siswa, disertai kelanjutan pembangunan 9 sekolah baru.
- Perumahan: Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah merealisasikan 7.410 unit rumah senilai Rp926,21 miliar. (*)