MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mencatat tren penurunan angka stunting berdasarkan pemantauan data bulanan sepanjang 2026. Namun, pemerintah daerah masih menunggu hasil survei resmi pemerintah pusat untuk mendapatkan gambaran prevalensi stunting secara lebih menyeluruh.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, Irwan Bangsawan, mengatakan data yang dihimpun setiap bulan menunjukkan adanya penurunan kasus stunting.
“Memang kita ada penurunan data stunting, terjadi penurunan setiap bulannya. Tapi sekarang kita lagi menunggu pendataan atau survei,” ujar Irwan Bangsawan saat dikonfirmasi, Senin, 1 Juni 2026.
Menurut Irwan, survei stunting oleh pemerintah pusat dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026. Hasil survei tersebut nantinya menjadi salah satu rujukan untuk melihat kondisi stunting secara nasional dan daerah.
Sambil menunggu survei tersebut, Pemkot Makassar tetap melakukan pemantauan melalui data yang dihimpun Dinas Kesehatan Kota Makassar. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM).
“Namun kita tetap memiliki data setiap bulan yang dilakukan Dinas Kesehatan melalui data EPPGBM atau Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Data inilah yang menjadi dasar pemantauan perkembangan penanganan stunting di Kota Makassar,” katanya.
Irwan mengatakan data bulanan EPPGBM menunjukkan perkembangan positif dalam upaya penanganan stunting di Makassar. Data tersebut digunakan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan kondisi gizi masyarakat sekaligus melihat pelaksanaan intervensi yang dilakukan.
Sebelumnya, Pemkot Makassar menerima penghargaan atas keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan dan stunting. Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kota Kendari pada 29 Mei 2026.
Munafri menilai penghargaan tersebut merupakan hasil dari berbagai program intervensi yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, serta masyarakat.
Intervensi tersebut antara lain mencakup edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pendampingan terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting.
Bagi DPPKB Makassar, capaian tersebut menjadi dorongan untuk melanjutkan dan memperkuat upaya penanganan stunting. Meski data pemantauan daerah menunjukkan tren penurunan, hasil survei pemerintah pusat tetap diperlukan sebagai gambaran prevalensi yang lebih komprehensif. (*)