MAKASSAR — Arah pembangunan kependudukan Indonesia menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam forum Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, turut menghadiri pembukaan kegiatan tersebut.
Forum ini menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan pemahaman terkait penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pembangunan kependudukan agar dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan.
Andi Irwan mengatakan, PJPK dapat menjadi salah satu pedoman dalam menyusun kebijakan kependudukan yang menyesuaikan dengan tantangan pembangunan di masa mendatang.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mengintegrasikan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, kebijakan yang lahir akan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab berbagai tantangan kependudukan di masa depan,” ujarnya.
Menurut Irwan, pembangunan kependudukan memiliki cakupan yang lebih luas dari sekadar persoalan jumlah penduduk. Aspek kualitas sumber daya manusia, ketahanan keluarga, hingga pemerataan pembangunan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Karena itu, ia menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan kependudukan dapat berjalan selaras dengan agenda pembangunan di daerah.
“Pembangunan kependudukan harus menjadi fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan keluarga yang tangguh. Melalui kolaborasi yang kuat, kita optimistis dapat mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju,” kata Irwan.
Pembahasan PJPK tersebut sekaligus menempatkan isu kependudukan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang, terutama dalam menghadapi perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika demografi. (*)