MAMUJU – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju memperkuat sinergi pengelolaan APBN dengan menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan III dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Semester I Tahun 2026. Agenda yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat ini berlangsung di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis (6/8/2026).
Kepala KPP Pratama Mamuju, Joko Purnomo Raharjo, hadir langsung dalam forum yang diikuti oleh para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta perwakilan satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga se-Sulawesi Barat tersebut.
Joko menegaskan bahwa efisiensi dan transparansi belanja negara berbanding lurus dengan optimalisasi sektor penerimaan. Pasalnya, pajak masih menjadi penyokong utama pendapatan negara dalam menopang postur APBN.
“Keikutsertaan kami dalam evaluasi ini bukan sekadar pemenuhan agenda rutin, melainkan upaya menyelaraskan tata kelola belanja dengan pengamanan penerimaan pajak. Pengelolaan anggaran yang akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan wajib pajak,” ujar Joko.
Rangkaian acara diawali dengan sambutan Kepala Kanwil DJPb Sulbar, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas, pemaparan evaluasi belanja triwulanan, serta diskusi interaktif mengenai kendala teknis pelaksanaan anggaran di lapangan.
Melalui koordinasi ini, KPP Pratama Mamuju berkomitmen menjaga kesinambungan antara pengumpulan penerimaan negara dan efektivitas belanja publik demi mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Barat.
Poin Utama Rapat Koordinasi Anggaran Sulbar:
- Integrasi Keuangan Negara: Menyelaraskan kinerja belanja satker dengan target pengamanan penerimaan pajak di Sulawesi Barat.
- Komitmen Akuntabilitas: Penandatanganan Pakta Integritas bersama seluruh KPA Kementerian/Lembaga untuk mencegah penyimpangan anggaran.
- Peningkatan Pelayanan: Penguatan tata kelola internal KPP Pratama Mamuju guna mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak.