Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bergerak cepat menyikapi dinamika penyaluran bahan bakar minyak di wilayahnya. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar pertemuan khusus bersama jajaran pimpinan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk mematangkan langkah strategis.
Langkah kolaboratif ini diambil demi memastikan pengawasan BBM bersubsidi Sulsel berjalan optimal, tepat sasaran, serta bebas dari praktik spekulasi yang merugikan masyarakat luas.
Pertemuan penting tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar. Audiensi dihadiri langsung oleh Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, beserta jajaran manajemen.
Pembahasan fokus pada evaluasi distribusi energi serta percepatan implementasi Surat Edaran Pemprov Sulsel terkait pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU yang melibatkan pemerintah daerah di 24 kabupaten dan kota.
Pembentukan Satgas Pengawasan dan Pasokan Stok BBM
Guna memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan, Pemprov Sulsel resmi membentuk Satuan Tugas Pengawasan BBM. Langkah ini menjadi instrumen utama untuk memantau pergerakan distribusi dari pangkalan hingga ke tangan konsumen akhir. Andi Sudirman menegaskan bahwa koordinasi erat bersama Pertamina memberikan kepastian bahwa ketersediaan pasokan energi di wilayah Sulawesi Selatan sebenarnya berada dalam kondisi aman.
Meskipun pasokan terjamin dan sejumlah SPBU beroperasi selama 24 jam penuh, lonjakan permintaan terhadap BBM jenis subsidi memang memicu kepadatan di beberapa titik. Peningkatan konsumsi ini kerap memicu antrean panjang yang berpotensi memicu kekhawatiran warga. Oleh karena itu, kehadiran Satgas diharapkan mampu mengurai sumbatan distribusi dan menertibkan proses pengisian di area SPBU.
Imbauan Hentikan Panic Buying dan Fenomena Antrean SPBU
Menanggapi fenomena antrean kendaraan yang terjadi di beberapa wilayah, Gubernur mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan. Pembelian secara berlebihan atau panic buying justru menjadi pemicu utama memanjangnya antrean, yang pada akhirnya menyulitkan warga lain yang benar-benar membutuhkan BBM untuk mobilitas harian.
“Stok ada di SPBU kita, termasuk 24 jam terbuka, dan memang ada peningkatan permintaan untuk yang bersubsidi. Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melaksanakan panic buying,” tegas Andi Sudirman.
Edukasi publik mengenai pola konsumsi yang bijak terus digencarkan. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat membeli BBM sesuai kebutuhan wajar agar ekosistem distribusi tetap stabil dan kondusif.
Di samping tingginya angka permintaan, pengawasan di lapangan mengungkap fakta krusial terkait maraknya praktik spekulatif yang melanggar aturan. Pemprov Sulsel bersama tim pengawas menemukan sejumlah pola kecurangan yang sengaja dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menimbun BBM bersubsidi.
Beberapa modus operandi kecurangan yang ditemukan di lapangan antara lain:
- Pengisian Berulang Kali (Lapping): Kendaraan melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang dalam kurun waktu singkat tanpa memanfaatkan BBM tersebut untuk perjalanan, melainkan untuk dipindahkan ke wadah lain.
- Modifikasi Tangki Kendaraan: Penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dirubah kapasitasnya melebihi standar pabrikan guna menampung BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
- Penyalahgunaan Barcode/QR Code: Penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai dengan fisik kendaraan saat bertransaksi di SPBU.
Praktik-praktik ilegal ini dinilai sangat merugikan masyarakat berpenghasilan rendah, sektor usaha mikro, serta penyedia jasa transportasi publik yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat subsidi energi dari pemerintah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak tinggal diam menghadapi pelanggaran yang terstruktur ini. Tindakan tegas telah disiapkan bagi siapa saja yang terbukti melakukan manipulasi dalam proses distribusi BBM bersubsidi, baik dari sisi konsumen, oknum pengemudi, maupun pengelola SPBU yang terbukti bekerja sama.
Pemerintah mengimbau seluruh lapisan masyarakat, pengusaha transportasi, dan pemilik kendaraan pribadi untuk menjunjung tinggi ketertiban. Kesadaran kolektif dari masyarakat untuk tidak mengambil hak konsumen lain menjadi kunci utama agar penyaluran energi bersubsidi dapat berlangsung adil, merata, dan tepat sasaran di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. (*)