JAKARTA — Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S menjadi salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia. Peristiwa yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 itu ditandai penculikan sejumlah perwira Angkatan Darat dan kemudian berkembang menjadi krisis politik yang mengubah arah perjalanan Indonesia.
Peristiwa tersebut terjadi ketika situasi politik nasional sedang tegang. Persaingan antara berbagai kekuatan politik, termasuk PKI dan Angkatan Darat, berlangsung di tengah penerapan Demokrasi Terpimpin dan konsep Nasakom yang menjadi bagian dari politik Presiden Soekarno.
Ketegangan juga muncul dalam persoalan politik, organisasi massa, agraria, serta gagasan pembentukan Angkatan Kelima. Isu mengenai Dewan Jenderal dan kondisi kesehatan Presiden Soekarno turut memperkeruh situasi politik saat itu.
Kronologi G30S 1965
Rangkaian peristiwa mencapai puncaknya pada dini hari 1 Oktober 1965. Pasukan yang dipimpin Letkol Untung bergerak menculik sejumlah perwira Angkatan Darat.
Enam jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Soeprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo.
Lettu Pierre Tendean, ajudan Jenderal A.H. Nasution, juga menjadi korban setelah ikut dibawa oleh kelompok penculik. Nasution sendiri berhasil lolos dari upaya penculikan, tetapi putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, menjadi korban. Brigadir Polisi K.S. Tubun juga gugur dalam rangkaian kejadian tersebut.
Para perwira yang diculik kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Jenazah mereka kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di kawasan tersebut.
Pada saat yang sama, kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September menguasai sejumlah fasilitas strategis di Jakarta, termasuk Radio Republik Indonesia (RRI). Melalui siaran radio, mereka menyampaikan pengumuman mengenai gerakan tersebut dan menyebut adanya ancaman dari kelompok yang mereka sebut sebagai Dewan Jenderal.
Angkatan Darat Mengambil Alih Pengendalian
Setelah mengetahui adanya penculikan sejumlah perwira, Mayjen Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat untuk mengendalikan situasi.
Pasukan Angkatan Darat kemudian bergerak merebut kembali sejumlah fasilitas strategis. Gedung RRI dan pusat telekomunikasi berhasil dikuasai kembali pada 1 Oktober 1965.
Operasi kemudian berlanjut ke kawasan Halim Perdanakusuma yang menjadi salah satu lokasi penting dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Pada 2 Oktober, kawasan Halim berhasil dikuasai pasukan Angkatan Darat. Penyelidikan selanjutnya mengarah ke Lubang Buaya hingga lokasi jenazah para perwira yang diculik ditemukan.
Jenazah para korban kemudian diangkat dari sumur dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Enam jenderal dan Pierre Tendean kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi.
Peristiwa Juga Terjadi di Yogyakarta
Rangkaian kekerasan pada periode tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta.
Di Yogyakarta, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono juga diculik dan kemudian dibunuh. Keduanya kemudian dikenang sebagai bagian dari korban rangkaian peristiwa 1965.
Bagaimana Keterlibatan PKI?
Salah satu persoalan yang terus menjadi pembahasan dalam historiografi Indonesia adalah sejauh mana keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam G30S.
Pada masa Orde Baru, narasi resmi negara mengaitkan G30S dengan PKI dan menjadikan peristiwa tersebut sebagai dasar politik untuk menekan serta membubarkan organisasi tersebut.
Namun, penelitian sejarah dan arsip dari berbagai sumber kemudian menghasilkan pembahasan yang lebih beragam mengenai aktor, motif, serta tingkat keterlibatan masing-masing pihak. ANRI, misalnya, telah mempublikasikan sumber arsip mengenai PKI dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang sebagai bagian dari upaya memperkaya penelitian mengenai periode tersebut.
Karena itu, istilah G30S/PKI yang sangat umum digunakan dalam narasi publik perlu ditempatkan dalam konteks sejarah. Nama peristiwa yang digunakan dalam berbagai sumber juga berbeda, sementara hubungan antara G30S dan PKI serta tingkat tanggung jawab organisasi tersebut masih menjadi objek kajian sejarah.
Dampak Panjang G30S
G30S tidak berhenti sebagai konflik militer dalam hitungan hari. Peristiwa tersebut kemudian diikuti perubahan besar dalam konstelasi politik Indonesia.
PKI dibubarkan dan dilarang melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Pada periode berikutnya, kekuasaan Presiden Soekarno semakin melemah, sementara posisi Soeharto dan Angkatan Darat semakin kuat.
Perubahan tersebut kemudian menjadi salah satu jalan menuju lahirnya Orde Baru.
Dampak sosial dari periode 1965 juga sangat panjang. Penangkapan, penahanan, kekerasan, serta diskriminasi terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI menjadi bagian dari persoalan sejarah yang terus diteliti dan dibicarakan hingga kini.
Karena kompleksitas tersebut, memahami G30S tidak cukup hanya dengan menghafalkan kronologi penculikan para jenderal. Peristiwa tersebut juga perlu dilihat dalam konteks persaingan politik, kondisi sosial, hubungan antarkekuatan politik dan militer, serta perkembangan kekuasaan setelah 1 Oktober 1965.
Bagi generasi sekarang, mempelajari G30S dapat menjadi bagian dari upaya memahami bagaimana konflik politik dan perebutan kekuasaan dapat membawa dampak panjang terhadap kehidupan sebuah bangsa. (berbagai sumber)