Pelantikan pengurus DPD PAN Sulsel, Rabu (7/10/2026)
MAKASSAR — Bupati Maros Chaidir Syam dipercaya menduduki posisi Sekretaris DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan periode kepengurusan terbaru.
Chaidir dilantik bersama pengurus DPW PAN Sulsel dan DPD PAN dari 24 kabupaten/kota di Hotel Claro Makassar, Rabu (7/10/2026).
Ia mendampingi Ashabul Kahfi yang kembali dipercaya sebagai Ketua DPW PAN Sulsel. Penempatan Chaidir di jajaran inti partai tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya PAN memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput.
Chaidir mengatakan penguatan struktur partai menjadi salah satu prioritas dalam menjalankan amanah barunya.
“Yang paling utama adalah bagaimana PAN melakukan konsolidasi sebaik-baiknya. Kita harus gerak cepat dan terus hadir membantu rakyat,” ujar Chaidir.
Karier Chaidir di PAN telah berlangsung sejak 1999. Ia mengawali aktivitas politiknya melalui Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) Maros.
Dari organisasi tersebut, Chaidir kemudian dipercaya memimpin DPW BM PAN Sulsel selama dua periode. Ia selanjutnya menahkodai DPD PAN Maros sebelum mendapat amanah di tingkat provinsi.
Sementara itu, Ashabul Kahfi mengatakan konsolidasi organisasi di 24 kabupaten/kota di Sulsel telah rampung. Setelah pelantikan pengurus, PAN Sulsel akan melanjutkan pembenahan struktur hingga tingkat ranting dan desa.
“Alhamdulillah, dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, konsolidasi sudah tuntas. Pasca-pelantikan, kami langsung bergerak membenahi infrastruktur partai hingga tingkat ranting dan desa,” kata Kahfi.
Menurut Kahfi, penguatan struktur hingga tingkat bawah menjadi bagian dari agenda PAN Sulsel setelah terbentuknya kepengurusan baru.
Konsolidasi tersebut juga menjadi persiapan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.
PAN Sulsel memasang target untuk merebut posisi pimpinan DPRD Sulawesi Selatan pada Pemilu 2029.
Dengan masuknya Chaidir Syam dalam struktur DPW dan berlanjutnya konsolidasi hingga tingkat desa, PAN Sulsel menargetkan penguatan mesin organisasi untuk menghadapi kontestasi politik berikutnya. (*)






