MAKASSAR — Sebanyak 24 elemen massa merencanakan aksi unjuk rasa di 43 titik di wilayah Sulawesi Selatan pada Selasa, 20 Oktober 2026 hari ini. Isu evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu agenda utama, bersamaan dengan sejumlah persoalan lokal.

Berdasarkan pembaruan rencana aksi yang beredar di group Whatsapp, sebanyak 20 elemen dengan 33 titik aksi tercatat di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Sementara itu, empat elemen lainnya merencanakan aksi di 10 titik di wilayah polres jajaran Polda Sulawesi Selatan.

Agenda demonstrasi mencakup isu nasional dan daerah, mulai dari evaluasi kinerja pemerintahan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga persoalan transportasi daring, lingkungan, pengelolaan air, dan dugaan penyimpangan pengadaan.

Evaluasi dua tahun pemerintahan menjadi isu nasional

Di Makassar, sejumlah kelompok mahasiswa dan organisasi masyarakat merencanakan aksi untuk menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kelompok yang tercatat mengangkat isu tersebut antara lain Komite Rakyat Demokratik (KOMRAD), KS KAMRI, Lembaga Pemerhati Hukum dan HAM, Front Mahasiswa Revolusioner, KP GRD, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Yayasan Pendidikan Ujung Pandang, serta sejumlah kelompok mahasiswa lainnya.

Berdasarkan data rencana aksi, sebagian besar kelompok tersebut menjadwalkan demonstrasi mulai pukul 13.00 WITA. Sejumlah titik yang tercantum meliputi kawasan flyover Makassar, Jalan Sultan Alauddin, pertigaan Alauddin–A.P. Pettarani, serta kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Aliansi Mahasiswa Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Aliansi Unismuh Satu, dan Gerakan Aktivis Mahasiswa juga tercatat membawa agenda evaluasi pemerintahan. Gerakan Aktivis Mahasiswa secara khusus mengaitkan tuntutannya dengan penanganan karhutla.

Sementara itu, Gerakan Solidaritas Mahasiswa Merdeka mengangkat isu karhutla, pendidikan, dan militerisasi. Dalam materi publikasi yang dicantumkan pada data rencana aksi, kelompok BEM Universitas Megarezky menggunakan slogan kritik terhadap pemerintah.

Isu lokal: pengemudi daring hingga lingkungan

Selain isu nasional, sejumlah rencana demonstrasi menyoroti persoalan yang berkaitan langsung dengan kebijakan dan kepentingan masyarakat daerah.

Koalisi Ojek Online Nasional (KON) Sulsel menjadwalkan aksi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel. Kelompok ini mempersoalkan program “FOKUS” dengan sistem shift berbayar yang dinilai merugikan mitra pengemudi Maxim.

Isu lingkungan juga menjadi perhatian. Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan PLTSA merencanakan aksi di Hotel Grand Puri Indonesia, Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, dan Kantor Wali Kota Makassar. Kelompok tersebut menyuarakan kekhawatiran terhadap rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Di lokasi berbeda, Barisan Aktivis Mahasiswa Indonesia (BASMI) Sulsel merencanakan aksi terkait dugaan ketidakpatuhan pengelolaan air limbah di SPPG Maccini yang dikelola Yayasan AISDA. Dugaan tersebut disebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Adapun Koalisi Lintas Mahasiswa membawa tuntutan pemeliharaan berkala jaringan irigasi saluran induk di Bantimurung. Sementara itu, DPO SEKAR YJI–PMBI merencanakan aksi di PT Yin Jing Internasional, Jalan KIMA 3 Makassar, terkait persoalan karyawan perusahaan tersebut.

Dugaan penyimpangan pengadaan hingga polemik air bersih

Sejumlah aksi juga dijadwalkan untuk menyoroti persoalan hukum dan pelayanan publik di daerah.

Global Corruption Watch merencanakan aksi di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada pukul 09.00 WITA. Kelompok tersebut mengangkat dugaan penyimpangan pengadaan soal tahun anggaran 2024–2025 di Kabupaten Gowa. Dugaan itu merupakan tuntutan yang perlu ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh pihak berwenang.

Di Kabupaten Bantaeng, Pergerakan Mahasiswa Daerah (PEMDA) Bantaeng menjadwalkan aksi di Kirei Hotel Bantaeng dan DPRD Kabupaten Bantaeng. Mereka menuntut penyelidikan atas dugaan ketidaksesuaian penggunaan air tanah dan pemenuhan kewajiban perpajakan hotel tersebut.

Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Sinjai merencanakan aksi di rumah jabatan yang tercantum dalam pemberitahuan serta Kejaksaan Negeri Sinjai. Agenda mereka berkaitan dengan polemik krisis air bersih di Kecamatan Pulau Sembilan.

Aksi juga direncanakan di Parepare dan Gowa

Di luar Makassar, rencana demonstrasi tercatat di sejumlah daerah lain.

Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Parepare merencanakan aksi di tiga titik, yakni kawasan Gerbang Moderasi Kampus IAIN Parepare, persimpangan Jalan Bau Massepe–Jalan Mattirotasi, serta kawasan Monumen Patung Cinta Habibie-Ainun atau Lapangan Andi Makkasau. Agenda yang dicantumkan berkaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo.

Di Kabupaten Gowa, KON Sulsel juga merencanakan aksi di Kantor Maxim Gowa, selain di Kantor Gubernur Sulsel dan kantor sementara DPRD Provinsi Sulsel.

Rencana aksi di berbagai daerah tersebut memperlihatkan beragam persoalan yang hendak disuarakan oleh kelompok mahasiswa, organisasi masyarakat, dan elemen pengemudi daring.

Meski demikian, data yang tersedia merupakan rencana aksi berdasarkan pemberitahuan dan materi publikasi. Jumlah peserta, pelaksanaan di setiap titik, kondisi lalu lintas, serta respons pihak yang menjadi sasaran aksi masih perlu dikonfirmasi melalui pemantauan lapangan dan keterangan resmi terkait. (*)