JAKARTA — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Munafri hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum bertema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dibuka langsung oleh Presiden Prabowo dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Munafri mengatakan, Rakornas menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung arahan pemerintah pusat mengenai strategi memperluas akses keuangan yang berkelanjutan.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyesuaikan pelaksanaannya terhadap kebutuhan masyarakat dan program pembangunan daerah.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Akses keuangan harus membuka peluang ekonomi
Bagi Pemkot Makassar, perluasan akses keuangan diharapkan tidak berhenti pada ketersediaan layanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha.
Munafri berharap hasil Rakornas memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor keuangan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kebijakan inklusi keuangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat koordinasi dalam memperluas akses terhadap layanan dan produk keuangan. Upaya ini diarahkan untuk mendukung pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo apresiasi pembentukan TPAKD
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga ini diarahkan untuk mendorong perluasan inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial hingga tingkat keluarga.
Prabowo turut mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurutnya, keberadaan tim tersebut merupakan pencapaian kelembagaan dalam upaya memperluas akses keuangan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pihak yang berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD.
Ia menekankan bahwa perluasan akses keuangan harus menjangkau masyarakat dari beragam latar belakang dan sektor pekerjaan. Kelompok penerima manfaat yang disebut antara lain pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, dan santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Bagi Pemkot Makassar, arahan tersebut menjadi acuan untuk memperkuat upaya perluasan akses keuangan di daerah. Namun, bentuk program dan langkah teknis yang akan diterapkan di Makassar belum dirinci dalam keterangan Munafri seusai Rakornas. (*)