MAKASSAR — Sulawesi Selatan siap memperkuat perannya sebagai sentra produksi sekaligus simpul distribusi pangan bagi kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Kesiapan tersebut ditopang potensi produksi pangan daerah, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan hal itu saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan bertema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok Pangan untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim” tersebut dihadiri Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman; Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono; Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo; serta Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris.

Hadir pula perwakilan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, BUMN, pelaku usaha, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua.

Fatmawati mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama di kawasan Indonesia Timur. Sejumlah komoditas unggulan yang dihasilkan daerah ini meliputi beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan.

Namun, menurutnya, potensi produksi tersebut perlu didukung sistem distribusi yang efisien. Pasokan dari daerah surplus harus dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan harga lebih terkendali.

“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.

Infrastruktur dan Logistik Jadi Perhatian
Untuk mendukung konektivitas tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak atau multiyears Tahun Anggaran 2026. Pembangunan itu disertai pengembangan jaringan irigasi untuk memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Fatmawati juga menyoroti keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya logistik angkutan laut. Kedua persoalan tersebut dinilai dapat menghambat distribusi, menjaga kualitas komoditas, serta memengaruhi keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Karena itu, ia berharap GPIPS Sulampua menghasilkan langkah konkret melalui perluasan kerja sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan, serta dukungan terhadap sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.

“Melalui GPIPS ini kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan,” katanya.

Bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel juga memperkuat pengendalian inflasi melalui empat kerangka utama, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui TPID.

Dalam menghadapi risiko iklim, Fatmawati menyebut dukungan Kementerian Pertanian melalui program Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah membantu petani memitigasi dampak kekeringan akibat El Nino.

Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

BI Dorong Penguatan Rantai Pasok Sulampua
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan di kawasan timur Indonesia.

Menurut Thomas, Pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi kegiatan karena perannya sebagai pintu gerbang distribusi pangan ke berbagai wilayah di kawasan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa gejolak harga pangan tidak hanya tercermin dalam angka inflasi, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat. Kenaikan harga bahan pangan dapat mengurangi daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua yang terdiri atas tiga pilar, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Karsa Daya berfokus pada peningkatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif serta akses pembiayaan perbankan. Karsa Sambung diarahkan pada perluasan kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, dan efisiensi biaya logistik.

Sementara itu, Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan pangan, kerja sama pelaku usaha, sekolah lapang iklim, serta pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.

Thomas menambahkan, sejumlah praktik baik telah dikembangkan di kawasan Sulampua, antara lain modernisasi peternakan melalui sistem closed house di Sulawesi Selatan, program Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, serta Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.

“Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Pemerintah Dorong Tata Kelola Pangan
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pangan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koperasi dan fasilitas penyimpanan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Menurut Amran, produksi yang melimpah perlu diimbangi distribusi yang efisien agar petani memperoleh harga yang layak dan konsumen tetap dapat membeli pangan dengan harga terjangkau.

Pengembangan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage dan penguatan koperasi dinilai dapat membantu menyerap hasil panen ketika produksi melimpah, kemudian menyalurkannya kembali saat pasokan berkurang.

Ia juga memaparkan kebijakan pemerintah di sektor pertanian, termasuk penyederhanaan penyaluran pupuk, peningkatan produksi pangan, dan pengembangan hilirisasi komoditas untuk memperkuat kemandirian pangan serta energi.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa kelancaran pasokan menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi pangan.

Ia menyebut tantangan distribusi di kawasan Sulampua membutuhkan sinergi pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog, dan BUMN logistik, termasuk Pelindo, Pelni, serta ASDP.

Dradjad juga menekankan perlunya target kerja sama antardaerah yang terukur, mulai dari volume pasokan dan efisiensi biaya distribusi hingga dampaknya terhadap harga pangan.

Melalui GPIPS Sulampua 2026, penguatan konektivitas, kerja sama antardaerah, dan efisiensi rantai pasok diharapkan dapat mengurangi disparitas harga pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Bagi Sulawesi Selatan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran daerah sebagai sentra produksi dan simpul distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur. (*)